Press Release Seminar “Indonesia Next, New Hope”
Penyelenggara: National Press Club of Indonesia
Senin-Selasa, 11-12 Januari 2010
Istana Ballroom, Hotel Sari Pan Pacific Jakarta
Sesi Kelima: Apakah Kita Masih Punya Budaya Malu?
Pembicara: Febri Diansyah, Hamid Basyaib, Ismed Hasan Putro, Maruarar Sirait
Seminar “Indonesia Next, New Hope” yang digelar oleh National Press
Club of Indonesia (NPCI) selama dua hari, Senin-Selasa 11-12 Januari
2010, di Istana Ballroom Hotel Sari Pan Pacific Jakarta diakhiri dengan
sesi kelima; “Apakah Kita Masih Punya Budaya Malu?”. Tentu ini adalah
pertanyaan retorik untuk mengambil jawaban dari sebuah tanda tanya besar
seputar kasus korupsi para pejabat tanah air yang seakan jauh dari akhir.
Maruarar Sirait, Hamid Basyaib, Ismed Hasan Putro dan Febri Diansyah
didapuk sebagai pemateri di sesi kelima ini.
Anggota DPR dari fraksi PDI-P, Maruarar Sirait, sebagai pemateri pertama
menyatakan kalau orang memiliki rasa malu, maka itu akan mempengaruhi
pikiran, energi dan daya juang orang tersebut. “Seorang pemimpin harus
memiliki kemampuan yang tinggi. Pemimpin haruslah tegas bukan peragu dan
bukan safety player. Seorang pemimpin harus berani menyampaikan sesuatu
dengan sejelas-jelasnya. Jangan mengutamakan kesopanan namun mengaburkan
kejelasan. Jika harus memilih antara kejelasan dan kesopanan, sudah tentu
kejelasan lebih penting dari kejelasan,” terangnya. Terkait dengan posisinya
sebagai anggota DPR, Maruarar mengatakan ia sangat malu kalau Pansus Century
yang sejak empat bulan sebelumnya diperjuangkan tidak sampai pada tujuannya.
Hamid Basyaib, pembicara kedua, mengatakan kalau berbicara dalam konteks negara
modern, budaya malu itu malah tidak dikenal. Oleh karena itu, jangan pernah
mengandalkan malu sebagai upaya untuk pemberantasan korupsi, dan perbaikan
nasib bangsa, karena memang budaya malu tidak dikenal dalam politik. Mungkin
hanya di Jepang dimana pemimpinnya langsung mengundurkan diri sebagai bentuk
rasa malu dan pertanggungjawabannya. Sementara di negara lain, seperti di Amerika
misalnya banyak pemimpinnya yang sudah jelas terlibat kasus atau skandal tetap
berkelit. Di Indonesia sendiri, semua tersangka kasus korupsi yang diperiksa KPK
tampak biasa saja dan bahkan melambaikan tangan saat akan diperiksa. Oleh karena
itu rasa malu, moralitas tidak akan pernah bisa dijadikan landasan untuk memberantas
korupsi tapi instrument dan penegakan hukum.
Ismed Hasan Putero, Ketua Masyarakat Professional Madani dan Ketua Umum Perhimpunan
Jurnalis Indonesia, membenarkan Hamid Basyaib bahwa budaya malu tidak dikenal oleh
para pejabat di Indonesia. “Saat ini manusia Indonesia sudah kehilangan karakter
yang sesungguhnya. Hal itu terjadi akibat praktik bisnis yang membudaya pada jaman
Orde Baru. Para pengusaha dan pejabat menganut budaya jalan pintas. Kekuasaan di
Indonesia dijadikan lumbung untuk mendapatkan kekayaan,” kata Ismed. Meski demikian,
Ismed meyakini masih ada harapan budaya malu khususnya di kalangan pejabat bisa
ditumbuhkan, jika Indonesia berani seperti pemerintah Cina yang tegas memberlakukan
hukuman gantung bagi terpidana korupsi.
Pembicara terakhir dari ICW, Febri Diansyah, mengatakan budaya malu terlihat dari
kebiasaan pemerintah yang suka mengklaim keberhasilan indikator ekonomi. Seperti
contoh peningkatan CPI (Corruption Perception Index) yang meningkat 0,8% dari
terakhir tahun 2004 yang diklaim sebagai keberhasilan pemerintahan SBY. Padahal hal
itu dipengaruhi kinerja KPK yang mulai memberikan kepastian hukum dan harapan bagi
public, serta ada reformasi birokrasi di departemen keuangan RI. Meski demikian CPI
Indonesia masih berada di bawah Negara Ethiopia. Lebih lanjut Febri mengatakan kasus
suap merupakan modus yang paling banyak terungkap sebelum munculnya kriminalisasi
terhadap dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M hamzah. Meski mengklaim
keberhasilan KPK, upaya pelemahan terhadap KPK tetap dilakukan.
Seminar ini kemudian ditutup dengan pembacaan “Rekomendasi untuk Indonesia” oleh
Imelda Sari selaku Presiden NPCI. Permasalahan akut yang dialami bangsa ini dianggap
telah cukup meresahkan. Kesejahteraan rakyat yang merupakan amanah Pembukaan UUD 45
seakan masih terasa jauh dari ideal. Melalui rekomendasi ini, NPCI berharap tekad
menuju Indonesia baru itu bisa terealisasi dimana seluruh komponen bangsa bersatu
padu untuk mewujudkannya. NPCI yakin Indonesia bisa dan layak untuk itu.
