Jum’at, 17 Juli 2009

Kekalahan telak yang dialami oleh partai Golkar dalam dua kali putaran Pemilu 2009, baik itu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden, telah menyebabkan keterkejutan yang luar biasa. Tidak hanya itu, kekalahan itu akhirnya memicu konflik internal di tubuh Golkar terutama keterkaitan siapa calon Ketua Umum Golkar selanjutnya. Hal ini terungkap dalam diskusi yang diselanggarakan oleh National Press Club of Indonesia yang mengangkat tema “Masa Depan Golkar Pasca Pilpres 2009”pada hari Jum’at tanggal 17 Juli 2009 dengan narasumber; Ade Komaruddin (fungsionaris partai Golkar), Burhanuddin Muhtadi (Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia) dan Siti Zuhro (Peneliti Senior LIPI) untuk mengupas berbagai spekulasi terkait masalah ini.

“Golkar sedang mengalami periode yang cukup memprihatinkan. Setelah kekalahan dalam Pemilihan Legislatif kemaren malah semakin diperparah dengan kekalahan di ajang Pilpres beberapa waktu lalu. Golkar benar-benar kandas dalam pemilihan kali ini,” aku Ade Komaruddin.

Siti Zuhro menegaskan bahwa sudah saatnya partai Golkar melakukan sesuatu, ia mengibaratkan partai Golkar sebagai perahu yang tengah berada di lautan penuh badai. Golkar mesti berbuat sesuatu untuk mencegah mereka karam dalam dunia politik tanah air. “Golkar memiliki kelebihan dalam jumlah kader bermutu yang seharusnya menjadi titik tolak terpenting dalam menciptakan kemajuan di tubuh Golkar. Tidak hanya lebih cepat lebih baik melainkan juga memperhatikan prospek ke depan itu seperti apa untuk dapat mengembalikan kejayaan Golkar,” demikian tegasnya.

Sementara Burhanuddin Muhtadi menganjurkan Golkar untuk melakukan introspeksi atas kegagalan dalam Pemilu 2009 ini. Ia membedakan partai Golkar dengan PDIP yang baginya sangat oligarkis. Golkar, seperti kata Jusuf Kalla, ibarat perusahaan di mana semua merasa memiliki saham atasnya. “Ini merupakan keuntungan sekaligus kerugian tersendiri bagi Golkar; setiap kebijakan akan menentukan ujung perjalanan partai ini” terang Burhanuddin.

Ade Komaruddin tak menampik memang diperlukan evaluasi dan konsolidasi total dalam segala hal di tubuh Golkar. Dalam pencanangannya, Golkar akan kembali mencoba mengaktifkan teknik lama yaitu kultur stelsel di mana setiap desa akan diwakili oleh beberapa kader Golkar. Melalui usaha ini diharapkan dapat membangkitkan kembali militansi kader partai Golkar yang terbuka pada semua pihak.

Siti Zuhro kembali menghimbau partai Golkar untuk memperhatikan kebijakan mereka terutama dalam regenerasi dan kaderisasi di tubuh Golkar. Manajerial partai harus menjadi perhatian, ia menambahkan. Perilaku pemilih juga mesti menjadi prioritas, ia menekankan pembangunan gender yang mesti ditingkatkan mengingat jumlah pemilih dominan partai ini adalah perempuan. “Dengan perubahan ini kelak, diharapkan partai ini akan menjadi obor; sebagai partai yang mampu menjadi teladan bagi partai lain. Sebuah partai yang kelak mampu menjadi tolak ukur akan perubahan dinamis dan simultan,” demikian harapnya.

Ade Komaruddin meyakini bahwa ada kebutuhan besar akan konsolidasi di tubuh Golkar yang mesti dilakukan segera. Permanent campaign selama 5 tahun seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrat mungkin juga akan ditempuh oleh partai Golkar. “Munas Golkar akan dipercepat Agustus ini,” tegasnya. Pilihan untuk menjadi koalisi atau oposisi tentu akan menentukan perjalanan partai ini ke depan. Tak hanya itu calon ketua umum juga akan dibahas ketika Munas nanti. Saat ini, sudah ada tiga kandidat calon Ketua Umum Golkar; Yudi Chrisnandi, Aburizal Bakrie dan Surya Paloh. Apapun nanti hasil dari Munas Golkar, masyarakat menunggu realisasinya akan seperti apa nanti.

Debat cawapres putaran pertama cukup melegakan. Meski kesan keseragaman
visi dan misi masih terasa, ternyata ada “sesuatu” yang memperlihatkan
perbedaan di antara mereka. Gambaran kualitas para cawapreskah?

Teman saya – sebut saja Bejo – termasuk gila bola. Meski tidak selalu memakai kostum pemain
sepakbola, ia sudah terlihat seperti pemain sepakbola. Ketika ia berbicara atau menuturkan
suatu masalah, analogi dan istilah-istilah sepakbola berhamburan dari bibirnya.
Bagi Bejo, hidup adalah sepakbola.

Suatu ketika ia pernah merengek-rengek, agar ia diperkenalkan dengan seorang petinggi
programming di tempat saya bekerja. Maksudnya, ia ingin mengajukan diri sebagai komentator sepakbola.
Saya cuma tersenyum. Karena, malas berkomentar atau mendukung keinginannya. Kok, berani-beraninya
mengajukan diri sebagai komentator? Padahal, setahu saya, Bejo tidak bisa bermain sepakbola!

Lima tahun berselang, dugaan saya keliru. Bejo yang tidak pintar main sepakbola,
ternyata pintar berkomentar tentang sepakbola. Terbukti, ia berhasil mewujudkan mimpinya sebagai
komentator sepakbola di sebuah stasiun televisi. Pada akhirnya, saya pun tidak pernah lagi
meremehkan gagasan-gagasannya. Termasuk, dengan “bingkai” sepakbola yang dipaparkannya.

Ketika debat capres putaran pertama selesai digelar, Bejo bersungut-sungut penuh kekecewaan.
Sebenarnya ia tidak pernah menyukai dunia politik. Bahkan, bisa dibilang golput sejati.
Tapi lantaran takut dibilang kuper, Bejo pun harus menyimak perdebatan nan menyejukkan itu.
“Susah. Semuanya jaim. Yang nomor satu maunya main mirip tim Inggris, setia dengan
konsep kick and rush. Tapi, akhirnya kehabisan bensin. Jadinya, malah mirip Persitara. Ngebosenin.
Yang nomor dua maunya main kayak tim Brazil, bersambaria. Tapi, tidak punya modal buat improvisasi.
Jadinya, malah kayak Persija. Yang nomor tiga kepengin gaya-gayaan kayak tim Italia. Main indah
sambil memperketat pertahanan. Tapi, lagi-lagi miskin visi. Jadinya, malah kaya Persita,” kata Bejo.

“Mereka memakai pola apa?”

“Ya, sama-sama dengan pola 4-4-2. Sepakbola yang cenderung defensif.  Ah, kurang greget pokoknya.
Bikin mata cape. Kagak layak disebut debat. Sepakbola modern itu adalah kaya improvisasi, full
aksi para seniman, terus menyerang, dan mencetak gol sebanyak-banyaknya,” tambah Bejo.

“Kalau debat cawapres?”

“Mereka seperti bossnya, main dengan pola 4-4-2. Tapi, jauh lebih menarik dibandingkan pola
4-4-2 yang dimainkan oleh para capres. Para cawapres memainkannya dengan interpretasinya masing-masing.
Tidak berusaha jaim atau berpura-pura. Sehingga, permainan jadi lebih hidup dan enak dilihat.
Dan, penonton jadi punya gambaran soal kelebihan dan kekurangan masing-masing tim yang bermain
dengan pola seperti itu,” Bejo makin bersemangat.

Meski bingung, saya mencoba memahami makna di balik pesan-pesan itu. “Bermain dengan pola yang sama”,
tapi dengan “interpretasinya masing-masing”. Artinya, ada keseragaman pemahaman atas setiap masalah
yang diajukan oleh moderator. Namun, mereka menunjukkan penafsiran yang berbeda atas pemahaman-pemahaman
itu. Jadi, tetap ada perbedaan kan?

“Yang membuat Inggris, Brazil, Italia, Rusia, dan Jerman, terlihat berbeda dalam memainkan pola 4-4-2,
adalah karena karakter timnya,” tambah Bejo tiba-tiba. Sepertinya, ia tahu bahwa saya tidak memahami
maksud teori-teori yang dipaparkannya. Karakter?

Pada akhirnya saya paham, keyword “karakter” itulah yang sesungguhnya membuat debat cawapres menjadi
lebih renyah. Karena, di luar konsep atau proposal penataan masalah-masalah kenegaraan yang teramat
abstrak, para penonton mendapat kepastian soal perbedaan di antara para cawapres. Yakni, karakter
masing-masing cawapres.

“Sejak menit awal, Prabowo Subianto tampil menyerang dengan agresif mirip tim Rusia. Ekspresi wajahnya
mengambarkan kegigihannya untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya. Tenaganya juga sangat prima untuk terus
berlari ke jantung pertahanan lawan. Tapi, mohon maaf, pola penyerangannya cenderung baku dan miskin
improvisasi. Bahkan cenderung monoton. Dan, kerap mengabaikan pertahanan.

Boediono cenderung ingin tampil cantik layaknya tim Italia. Ada keseimbangan dalam menyerang dan bertahan.
Ia memang terlihat berpengalaman sebagai pesepakbola. Tapi, kurang bernyala untuk menyerang secara agresif.
Masih kurang asyik juga dilihat. Kesan menjadi skor akhir sepertinya jadi tujuan.

Kalau Wiranto, wuih tim Jerman banget. Disiplin, text-book, tapi memiliki keberanian untuk keluar dari
pakem pola 4-4-2. Tapi, dasarnya ia orang yang konseptual banget dan serba terukur, ya tetap pola
tim Jerman sangat menonjol,” Bejo makin asyik mengumbar analisis debat cawapres.

Penjelasan Bejo barusan makin membuat kepala saya mumet. Karena, saya memang tidak terlalu memahami
aplikasi setiap pola sepakbola. Terlebih lagi, saat dihubungkan dengan penampilan seseorang. Bahkan,
dalam wilayah politik.

Satu-satunya hal yang sangat cermati dari uraian “ilmiah” Bejo adalah soal karakter.
Bagian itu menghubungkan saya dengan pemahaman tentang keperibadian atau personality seseorang.
Maksudnya, karakter seseorang merupakan perwujudan watak, bakat, kemampuan, pengetahuan,
dan pengalaman yang didapat dari luar dan dibentuk selama kurun tertentu.

Latar belakang Prabowo Subianto dan Wiranto yang militer ternyata terus terlihat dan menonjol
sepanjang perdebatan. Meski berusaha tampil sangat “sipil”, ternyata diksi dan konsep yang
ditawarkan oleh mereka tetap saja militer. Perhatikan wawasan mereka soal kewiraan dan
konflik-konflik di tanah air. Begitu juga dengan Boediono yang ekonom. Karena, seluruh jawaban
atas permasalahan apapun cenderung disajikan dengan diksi dan konsep ekonom.

Dari karakter yang saya dapat dari perdebatan putaran pertama itu, saya berkesimpulan,
ketiganya merupakan pekerja keras. Dan juga sangat layak untuk mendapatkan nilai A
di bidangnya masing-masing. Sekali lagi berdasarkan bidang yang pernah digelutinya.
Di luar dari itu? Mohon maaf, belum terlihat jelas. Namun bila diminta memilih capres favorit,
kini saya memiliki sebuah nama. Bahkan, bisa mengkhayalkan, apa yang kelak akan diperbuatnya
setelah terpilh sebagai wakil presiden.[]

Tangerang, 24 Juni 2009

Oleh Moh Samsul Arifin

Selepas menyatakan diri maju ke perhelatan pemilihan presiden/wakil
presiden, tiga pasangan calon getol memasarkan diri [baca: menjual
citra] di hadapan publik atau calon pemilih. Bahkan isu-isu primordial
yang berkaitan dengan agama dan kedaerahan ikut dieksploitasi oleh tim
sukses capres/cawapres dan pihak-pihak terkait. Ada yang menyebut
pasangan nusantara dan relijius [Islami] untuk membedakan diri dengan
pasangan “pilkada” dan sekuler. Dus dipajang pula moto “lebih cepat,
lebih baik” untuk membedakan dengan kandidat yang lamban mengambil
keputusan. Ada pula mencitrakan diri “lebih berani, lebih tegas untuk
kemandirian bangsa.”

Sebagian citra itu dibentuk dari dalam, namun sebagian lagi merupakan
label yang diberikan pihak luar–baik itu cendekiawan, media atau
lawan politiknya. Isu neoliberal misalnya dihadap-hadapkan dengan
paham kerakyatan. Pokok kata langit politik diisi selaksa istilah yang
kadang manipulatif (sengaja direkayasa) dan banal.

Setiap zaman memiliki ciri khas. Pasca-Soeharto pemimpin nasional
diharapkan merupakan paduan antara sipil-militer, nasionalis-Islam,
Jawa-luar Jawa atau bahkan pria-wanita. Ini wajib dipenuhi karena
Indonesia adalah negeri plural yang berkepentingan mewadahi
keberagaman. Dalam praktiknya, empat paduan itu mengejawantah dalam
politik nasional. Pada 1999, Abdurrahman Wahid (representasi Islam dan
pria) terpilih sebagai presiden mengalahkan Megawati Soekarnoputri
(representasi nasionalis dan wanita).

Begitu Gus Dur dimakzulkan MPR tahun 2001, Megawati Soekarnoputri
(representasi nasionalis, Jawa dan wanita) berduet dengan Hamzah Haz
(wakil Islam dan luar Jawa). Saat pemilihan wapres, Susilo Bambang
Yudhoyono (wakil militer dan Jawa) yang bersaing dengan Hamzah Haz
terpental karena tak memiliki kaki politik (partai).

Lewat Pemilu 2004, SBY yang kali ini berduet dengan Jusuf Kalla (wakil
sipil dan luar Jawa) sukses merevisi pola 1999 hingga 2001 itu. Wakil
militer-sipil dan Jawa-luar Jawa mengemudikan Indonesia antara
2004-2009. Entah kebetulan atau disengaja ternyata pola militer-sipil
dan Jawa-luar Jawa itu (SBY-JK) mencatat sejumlah sukses, mulai
menjaga keutuhan negara, menciptakan stabilitas politik, mewujudkan
supremasi sipil, mewujudkan swasembada beras hingga mencatat
pertumbuhan ekonomi. Sebagian kalangan menilai pola itu seyogianya
dipertahankan karena terbukti berhasil–setidaknya jadi duet pemimpin
nasional pertama di masa reformasi yang mampu menunaikan tugas hingga
lima tahun.

Namun tak ada yang ajeg dalam politik. SBY bercerai dengan JK karena
Partai Demokrat dan Golkar menemui jalan buntu kala menjajaki koalisi
politik jilid dua. SBY berduet dengan Boediono (ekonom teknokrat asal
Jawa Timur). Maka disematilah pasangan SBY-Boediono sebagai pasangan
“pilkada” karena sama-sama berasal dari Jawa Timur. Kendatipun
memenuhi paduan militer-sipil, pasangan SBY-Boediono kerap disebut tak
mencerminkan Indonesia khususnya oleh lawan-lawan politiknya. Kontras
sekali dengan pasangan JK-Wiranto yang menabalkan diri sebagai
pasangan nusantara karena mewakili unsur luar Jawa dan Jawa, serta
sipil dan militer.

Adapun pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto yang sama-sama
mewakili unsur Jawa tak mengeksploitasi unsur kedaerahan ini.
Sebaliknya pasangan sipil-militer ini melompat dengan mencitrakan diri
sebagai pasangan yang paling nasionalistik, dengan menggemakan agenda
ekonomi kerakyatan sebagai koreksi atas kebijakan sang incumbent (SBY
dan JK) yang dikesankan menjalankan kebijakan ekonomi neoliberal.
Begitulah positioning citra yang dibangun secara sengaja dari dalam
dan dilekatkan dari luar terhadap tiga pasangan capres-cawapres.

Mari meminjam hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia yang digelar
25-30 Mei. Isu-isu primordial yang berkaitan dengan agama dan
kedaerahan ternyata tidak menjadi pilihan masyarakat dalam memilih kandidat
pada pemilihan presiden, Juli mendatang. Responden
yang mempersyaratkan pemimpin nasional harus punya kriteria mewakili
variasi agama, kombinasi sipil-militer, dan mewakili daerah
masing-masing 3 persen, 3 persen dan 2 persen responden.

Sebaliknya mayoritas responden lebih menginginkan kriteria integritas (40
persen), empati (22 persen), kompeten (20 persen) dan cepat (7
persen). Saat ditanya siapa di antara tiga pasangan capres-cawapres
yang paling memenuhi semua kriteria itu, 71 persen responden menyebut
SBY-Boediono. Sedangkan Mega-Pro (16 persen) dan JK-Win (8 persen),
selebihnya 5 persen menjawab tidak tahu.

Diacuhkannya unsur primordial sebagai kriteria untuk memilih pemimpin
nasional menunjukkan bahwa publik atau calon pemilih mulai pragmatis.
Sekarang ini pasangan calon yang diinginkan adalah mereka yang paling
mungkin menjawab serangkaian masalah seperti pemenuhan sembako,
kepedulian pada kalangan marjinal (petani, nelayan, pedagang kaki
lima) hingga penyediaan lapangan kerja.

Masih ada sepekan untuk mengubah keadaan. Mereka harus berjibaku
dengan perang citra di depan publik, melalui iklan dan kampanye.
Seperti dimaklum image atau citra politik adalah identitas bagi
kandidat, ia merupakan visualisasi dari atribut yang diberikan dan
dipersepsikan oleh pihak luar terhadap sang
kandidat. Image bisa berupa citra, reputasi dan kredibilitas dari sang
kandidat yang dipersepsikan oleh masyarakat luas.

Dengan positioning yang jelas tentang image, masyarakat akan kian
mudah mengasosiasikan
dirinya dengan sang kandidat atau parpol. Itulah mengapa perang udara
tak terelakkan untuk memperebutkan simpati publik, dan lalu dikonversi
menjadi suara saat pemungutan suara.

Karena image adalah dunia citra, maka ia bisa diperbaiki. Setidaknya
tiga metode yang acapkali digunakan. Pertama, recalibrating dilakukan
dengan mengubah standar yang terkait dengan magnitude (seberapa besar)
dan valence (seberapa bagus) suatu atributif negatif atas image.
Kedua, refocussing dilakukan dengan menggeser perhatian masyarakat
dari image negatif ke arah hal-hal yang bersifat positif. Dan ketiga,
reframing adalah mengubah makna dan pemahaman dari image negatif
menjadi image positif [Marketing Politik, 2007].

Perlu diingat image politik tak hanya berhubungan dengan unsur-unsur
kognitif-rasional, namun juga melibatkan emosi (afektif). Le Pen,
kandidat presiden Perancis dari sayap kanan “Front Nasionalist” dulu
pernah mengumbar isu sensitif untuk meraih simpati rakyat negeri
anggur tersebut. Ia mengusung slogan “imigran sama dengan
pengangguran” untuk maju ke putaran kedua. Le Pen mengocok emosi
rakyat kendatipun sadar bahwa faktor imigran tak selalu berhubungan
dengan pengangguran.

Oleh Moh Samsul Arifin

Komisi Pemilihan Umum punya kesempatan untuk dicatat dengan tinta emas
dalam tarikh politik nasional. Alih-alih menulis sejarah, KPU justru
memantapkan “republik administrasi” di tanah air. Republik
administrasi mengacu pada sebutan bagi institusi yang lebih
mengutamakan hal-hal administratif ketimbang sesuatu yang bersifat
esensial (pokok). Inilah salah satu penyebab mengapa sekitar 45 juta
rakyat tak bisa mencontreng pada pemilihan anggota parlemen nasional
dan lokal, 9 April lalu. Hanya mereka yang tercantum pada daftar
pemilih tetap [DPT] yang boleh mencontreng [UU 10/2008 tentang
Pemilu]. Pemilik hak pilih yang cuma berbekal kartu identitas seperti
kartu tanda penduduk [KTP] tak boleh berpartisipasi. Terpaksa jadi
penonton di buritan sejarah.

Alhasil hak politik warga negara terpasung. Padahal pasal 43 ayat 1 UU
tentang HAM tegas-tegas mengamanatkan, “Setiap warga negara berhak
untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan
hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Administrasi sebenarnya hanya cara agar perhelatan politik elektoral
berlangsung tertib. Namun, administrasi bukanlah esensi itu sendiri.
Marilah belajar dari Pemilu Legislatif. Di setiap TPS maksimal 500
pemilih boleh mencontreng. Masih ada 2 persen surat suara cadangan.
Secara demikian, warga yang tak tercantum pada DPT logika mungkin
untuk mencontreng. CETRO mengusulkan pencontrengan bagi pemilih
non-DPT ini bisa dilakukan setelah pemilih tetap [DPT] kelar
memberikan hak pilihnya.

Ketika ditemukan masih ada surat suara cadangan, maka dibukalah
kesempatan pemilih non-DPT untuk mencontreng. Biar pun tak seluruh
pemilih non-DPT bisa dilayani, penyelenggara harus memberi kemungkinan
luas pada warga untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk mencegah pemilih
ganda, tinta yang digunakan harus dipastikan tak cepat pudar. Migrasi
atau mobilisasi pemilih nakal antardaerah atau antar-TPS pasti bisa
ditekan.

Sejarah Yunani kuno atau Romawi kuno mencatat, hak memilih awalnya
hanya diberikan laki-laki karena politik diidentikkan dengan
kekerasan, konflik, intrik dan semacamnya. Bukan Inggris atau Amerika
yang memberikan hak pilih pada kalangan perempuan, melainkan Selandia
Baru pada pengujung akhir abad ke-19. Dari sini awal mula benteng
diskriminasi koyak. Pada 1893, perempuan memiliki hak untuk memilih.
Dan baru tahun 1919, Selandia Baru memberikan hak bagi perempuan untuk
dipilih dan duduk di parlemen.

Adapun Australia memberikan hak untuk memilih dan dipilih bagi
perempuan di parlemen nasional sejak tahun
1902. Namun, Australia menerapkan diskriminasi ras terhadap suku
Aborigin. Perempuan dan laki-laki Aborigin tidak memperoleh hak untuk
memilih dan dipilih secara nasional hingga tahun 1962 [Pusat
Penelitian LIPI, 2009].

Menengok Indonesia modern, dalam konteks ini bermula dari Pemilu 1955,
sebenarnya tak ada lagi diskriminasi. Seluruh warga negara Indonesia,
baik laki-laki atau perempuan, asalkan genap berusia 17 tahun atau
sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Ini juga berlaku pada
Pemilihan Presiden/Wapres, 8 Juli mendatang (Pasal 27 ayat 1 UU
42/2008). Pada ayat 2 disebutkan warga negara dimaksud harus tercantum
dalam DPT.

Sejauh ini pemerintah masih terlihat kaku. Mendagri Mardiyanto
menegaskan warga negara yang mempunyai KTP tapi tidak terdaftar dalam
DPT tetap tidak bisa mencontreng dalam Pilpres mendatang.
Persoalannya, bagaimana jika penyelenggara pemilu tak mampu
memperbaiki DPT yang bisa memuat seluruh warga pemilik hak pilih?
Bukankah DPT Pilpres sebesar 176.367.056 pemilih potensial berubah
mengingat ada pemilih di 10 kabupaten/kota yang tercantum dalam daftar
sementara tiba-tiba hilang dari DPT (Media Indonesia, 22/6). Andai mau
ketat administrasi pun, KPU ternyata tak mungkin sempurna memperbaiki
DPT Pilpres. Jadi, mengapa tidak mengambil kebijakan yang lentur saja.

Agar kita tidak terjerembab menjadi bangsa yang mundur, agaknya masuk
akal jika mencermati epistemologi dan sejarah Republik. Kata republik
berawal dari peradaban Yunani, yakni res publica yang dekat dengan
pengertian polis. Dari res publica ini, kemudian terbentuklah kata
republik yang dimunculkan filsuf-negarawan Romawi Kuno, Cicero (106-43
SM). Dalam bukunya, De Re Publica, republika atau republik adalah
ajaran yang menganjurkan agar pemerintahan dibentuk sedemikian rupa
agar melayani prinsip-prinsip dan kepentingan warga.

Pada perkembangan lanjut, ide republik berkembang. Namun, ada dua hal
yang relevan disebut sehubungan pemilihan umum. Pertama, republik
berdiri karena adanya partisipasi, kesadaran dan kepedulian warga
untuk mengisi seluruh dunia kepolitikan. Kedua, negara bukan ekspresi
kepentingan individual melainkan ekspresi dari kehendak umum (popular
will). Kehendak umum tadi harus dimaknai sebagai pengutamaan pada yang
publik diatas yang privat.

Inilah mengapa bapak bangsa seperti Bung Hatta menekankan, “Indonesia
merdeka haruslah suatu Republik, yang bersendi pada pemerintahan
rakyat, yang dilakukan dengan perantaraan wakil-wakil rakyat atau
Badan-Badan Perwakilan…Dan Pemerintah senantiasa takluk pada kemauan
rakyat…” [Robertus Robert, 2007].

Jadi dalam apa yang disebut Republik, publik harus menjadi yang
utama—bahkan yang paling utama. Sungguh dosa besar jika publik—warga
negara yang sesungguhnya antusias menyalurkan hak pilih—terpasung
hanya lantaran problem administrasi. Ini mengurangi hakikat pemilihan
umum, yang seharusnya memberi ruang pada semua orang yang mempunyai
hak memilih.

Dengan begitu KPU harus membuat terobosan baru. Pertama, mengakomodasi
pemilih non-DPT paling banyak dua persen dari jumlah pemilih di setiap
TPS. Apabila ini yang diambil, saya kira KPU cukup mengeluarkan
keputusan. Dan kedua, jika KPU tak berani mengeluarkan keputusan maka
minta saja Perppu dari presiden. Toh sebelum Pemilu 9 April lalu,
presiden pernah mengeluarkan Perppu Perppu No 1/2009 tentang perbaikan
Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pemberian hak memilih pada mereka yang tak
tercantum pada DPT adalah bentuk penghargaan terbesar negara untuk
merawat semangat republik yang disemai para pendiri bangsa. Lebih dari
itu, cara ini merupakan investasi bagi konsolidasi demokrasi di negeri
kita. Dan yang tak boleh dilupakan, ini akan mencegah kemungkinan
konflik dan politisasi tak perlu karena ketidakberesan DPT. Marilah
memulihkan hak memilih warga negara yang telah terampas pada pesta
demokrasi April lalu.

oleh: Syaiful Halim*

Kalau seorang pakar komunikasi mengkhawatirkan televisi akan lebih menjadi ranah pribadi dibandingkan areal publik, barangkali  ada benarnya. Karena sejak KPU menggulirkan masa kampanye terbuka kepada para peserta pemilu presiden, layar televisi masih menjadi bagian kecil dari pertarungan pencitraan diri itu.

Sejak awal Juni lalu, ketika setiap dari kita bersiap-siap memulai seluruh aktivitas pada pagi hari, kita akan dapati wajah sembab Manohara Odelio Pinot di semua program infotainment. Di sebelahnya, sang “manajer kampanye” Daisy Fajarina juga akan dengan tangkas menjelaskan dan menjawab setiap pertanyaan wartawan terkait kasus yang menimpa putrinya. Model cantik itu harus bersyukur dengan “hidayah” perkawinan yang sejak di bawah umur, dugaan kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya yang Pangeran Kelantan, dan segala drama yang membalutnya. Sehingga, para pekerja televisi terpesona dan peduli. Lalu, membagikannya kepada publik televisi.

Safari infotainment – seperti yang disindir mantan pengacara Manohara, OC Kaligis – saban hari bergulir. Manohara bukan hanya milik wartawan infotaiment, tapi juga wartawan-wartawan dari program televisi yang lebih formal. Bahkan, wawancara eksklusif dan langsung jadi bagian dari agenda Manohara dan sang mama. Praktis, selama lebih dari sebulan ini, wajah Manohara dan Daisy mengisi ruang besar bernama televisi. Sehingga, gossip seputar Dewi Perssik atau Julia Perez harus tersingkirkan. Termasuk juga agenda nasional bernama pemilu presiden?

Dengan sangat terpaksa, harus dikatakan, iya.

Cobalah kita berhitung-hitung – secara kuantitatif – program-program televisi yang menyediakan slot untuk pilpres dan infotainment di sebuah stasiun televisi. Dari jumlah programnya saja, program informasi jauh lebih sedikit dibandingkan program-program infotainment.

Dari sisi pemilihan materi setiap program informasi, item pilpres juga masih bagian kecil dari item lain. Bahkan, atas nama balancing-news dan ketidakberpihakan pada salah satu kandidat, para pengelola program informasi senantiasa menaikkan ketiga peserta pilpres secara berbarengan. Artinya, bila mereka tidak mendapati materi dari salah satu pasangan, maka berita tentang peserta pilpres urung ditayangkan. Selain itu, materi pilpres bukan hanya kampanye pasangan capres dan cawapres. Masalah logistik dan kisruh DPT juga masih harus mendapat porsi. Sehingga, slot tentang pilpres memang sangat sedikit.

Untungnya, program-program talk-show masih menyediakan ruang yang sangat luas. Bahkan, beberapa stasiun melengkapi dengan asesoris entertainment, semacam home-band dan pelawak untuk “mempercantik” pengemasan. Selain itu, host atau presenter yang lebih menjual pun ikut dipasang. Sehingga, para peserta pilpres pun berkesempatan luas untuk memperlihatkan pencitraan dirinya di hadapan publik televisi.

Meskipun begitu, saya harus jujur mengatakan, pesona Manohara dan kecerdasan Daisy sebagai “manejer kampanye” teramat luar biasa. Mereka memiliki ruang yang teramat luas untuk memasukkan ranah pribadi ke dalam benak pemirsa. Mareka nyaris tidak memberi kesempatan kepada mata kita, untuk melirik isu-isu lain. Mereka juga cerdas mengkreasikan drama demi drama, sehingga stasiun televisi juga terus bernafsu untuk menjamahnya.

Daisy Fajarina jelas kalah pintar dibandingkan Hatta Rajasa – Ketua Tim Pemenangan SBY-Boediono. Bahkan dibandingkan Fadly Zon – sekretaris Tim Pemenangan Mega-Pro. Tapi, untuk urusan menghadirkan pencitraan kasus Manohara di layar televisi tampaknya Daisy selangkah di depan dibandingkan Hatta atau Fadly. Ia  bukan hanya bisa menghadirkan wartawan di setiap kesempatan. Tapi, ia juga “sadar kamera” untuk berbuat apa di hadapan wartawan. Dan, bagaimana sang “bintang”, Manohara Odelia Pinot, harus “menjual” ceritanya ke publik televisi.

Kita boleh pusing dengan fakta itu. Dan, kita juga tidak perlu repot-repot bertanya soal teori komunikasi atau teori public relations yang dimainkan oleh Daisy Fajarina. Tapi, kita juga tidak perlu repot-repot menganalisis kelemahan pemilihan model komunikasi dan strategi kampanye yang diterapkan oleh para tim sukses ketiga capres-cawapres. Karena, lepas dari teori-teori dan strategi di balik meja, faktor figur masih di atas segala-galanya.

Saat ini, bisa jadi, figur seperti Manohara – yang cantik dan teraniaya – lebih diminati oleh publik. Ingat ketika Megawati Soekarnoputri tampil sebagai tokoh teraniaya pada zaman orde baru. Popularitasnya melesat dan membuat partai bisa meraih suara terbanyak. Dan persoalannya jadi lain, ketika ia sudah popular namun gagal meraih jadi presiden. Bisa jadi, lantaran manajer kampanyenya bukan Daisy Fajarina?!

Lebih dari seluruh persoalan itu, saya tetap mencermati persoalan ini sebagai kekurangberpihakan media terhadap momen pilpres. Manohara dan Daisy boleh saja ber”safari infotainment”. Dewi Perssik dan Julia Perez bisa saja menggulirkan gossip-gosip panas untuk mendongkrak popularitas. Tapi, apakah seluruh ranah pribadi itu yang harus dijejalkan ke kepala kita. Setiap saat. Sebaliknya, kenapa tidak mencoba, untuk menghadirkan atmosfir pesta demokrasi yang hanya lima tahunan?

Begitu sedikitnya ruang pembelajaran tentang situasi politik di negeri ini, bukan sangat masuk di akal, bila masyarakat kita tidak pernah cerdas berpolitik? Harap maklum, karena “sarapan” utama kita adalah wilayah-wilayah pribadi. Dan, kita memiliki ruang yang teramat sempit untuk memahami areal kenegaraan dan kebangsaan.[]

Tangerang, 16 Juni 2009

*Produser Liputan 6 SCTV