Archive for the ‘Focus’ Category

Press Release, “Revitalisasi Pancasila untuk Bangsa” Generasi Muda FKPPI Bali

Posted 05 Dec 2011 — by Mohamad Irfan
Category Corner, Event, Focus

Bali, 30 November 2011

Seiring dengan perubahan kondisi sosial politik di era reformasi, muncul gejala memudarnya nilai-nilai Pancasila sebagai asas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila yang sejak awal didirikan oleh para Bapak Bangsa sebagai asas kehidupan negeri ini   dan ‘tali pengikat’ persatuan Indonesia mulai kehilangan makna dan jatidirinya. Pancasila hanya sekedar menjadi sebuah simbol dan formalitas belaka. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, kini tidak lebih sebagai sebuah hapalan semata, atau ironisnya justru kita tidak tahu apa makna Pancasila itu sendiri, apatah lagi menjalankannya.

Justru yang muncul adalah kehidupan kebangsaan dan politik kenegaraan yang menihilkan nilai-nilai Pancasila, politik kekuasaan menjadi panglima dan kedudukan menjadi tujuan utama. Dampaknya, kehidupan politik terlihat sangat oportunistik dan hanya berpihak kepada elit kekuasaan, kepentingan rakyat-pun di tinggalkan atau bahkan di tanggalkan sama sekali. Sejalan dengan hal itu, ditingkat grassroot terjadi gesekan dan benturan antar kelompok masyarakat, arogansi kelompok menguat, rasa kebersamaan mulai memudar dan masyarakat tidak lagi peduli dengan kondisi negeri ini. Situasi ini sangat rentan karena bisa menimbulkan goncangan kehidupan politik kenegaraan dan apatisme kebangsaan masyarakat, bila di biarkan hal ini bukan tidak mungkin akan membawa dampak buruk bagi negeri ini. Read More

PEMDA NTB TUNTUT KONSISTENSI PROSES DIVESTASI NEWMONT

Posted 05 Dec 2011 — by Mohamad Irfan
Category Corner, Event, Focus

NOTULENSI FGD, Rabu, 16 November 2011

 

 

Jakarta, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak agar proses divestasi 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dilaksanakan secara konsisten untuk sebesar-besarnya kepentingan nasional. Agar mencapai kondisi ideal tersebut, selayaknya pelepasan saham perusahaan tambang emas dan tembaga itu ke pihak nasional, tidak dipecah-pecah. Yakni dengan memberikan hak kepada tiga pemda di NTB untuk menguasai saham divestasi itu hingga total 31%.

Hal ini diungkapkan Direktur Utama PT Daerah Maju Bersaing (DMB) Andy Hadianto dalam diskusi bertajuk “Kelanjutan Divestasi Newmont Pasca Audit BPK” yang diselenggarakan Energy and Mining Editor Society (E2S) DAB National Pres Club Indonesia (NPCI) di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 16 Nopember 2011. Selain Andy, hadir sebagai pembicara dalam diskusi itu Direktur Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Dede l Suhendra, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Aziz, dan kordinator Divis Monitoring dan Anggaran ICW, Firdaus Ilyas.

Andy mengingatkan, proses divestasi saham PT NNT seharusnya sudah berlangsung sejak 2006, namun dan baru terjadi pada 2009 pasca keluarnya putusan arbitrase. Isi putusan itu, divestasi harus dilakukan kepemerintah, pemda, atau perusahaan swasta yang dinominalisasikan oleh pemerintah. Tiga pemda di NTB sendiri telah menunjukkan suatu proses divestasi yang benar-benar mampu mendorong perekonomian daerah, meski harus dilakukan dalam waktu singkat, tidak lebih dari 180 hari. Melalui kemitraan dengan swasta PT Multicapital yang berkonsorsium dengan PT DMB menjadi PT Multi Daerah Bersaing (MDB)

“Pemda bisa membuktikan tidak keluar duit sama sekali, hanya Rp 500 juta untuk modal pembentukan BUMD yakni PT DMB. Tanpa mitra kita tidak mungkin membeli saham divestasi yang nilainya mencapai Rp 4 triliun itu, sedangkan APBD NTB saja hanya Rp 1,5 triliun” jelas Andy.

Terbukti  pula, tanpa mengeluarkan duit tiga pemda di NTB YAKNI Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berhasil mendapat bonus dari selisih harga saham divestasi pada 2010 sebesar USD 38 juta, dan advance dividen Rp 4 juta per tahun. “Totalnya yang sudah diterima pemda hamper USD 72 juta sampai sekarang. Itu langsung kami transfer ke kas tiga daerah. Dan tahun 2012 kita akan dapat lagi lebih dari USD 4 juta untuk advance dividen,” tegasnya

Soal rumor pemda ikut menanggung utang Multicapital, juga dibantah oleh Andy, karena dari mitranya, pemda sudah mendapat garansi tidak akan ikut menanggung utang. Memang dari konsorsium PT MDB dimana PT DMB memegang kepemilikan 25% jatah tiga pemda dari 24% saham divestasi hanya 6%. Namun dari prosentase itu saja, pemda bisa mendapatkan tambahan pemasukan APBD yang cukup besar. “Apalagi jika 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 juga diserahkan untuk dibeli pemda, maka lebih besar lagi tambahan yang diterima pemda yang wilayahnya menjadi ladang operasi PT NNT. Read More

Weekly Highlights: Clinton Must Prioritize Release of Political Prisoners and Human Rights Abuses on Visit to Burma

Posted 29 Nov 2011 — by Mohamad Irfan
Category Corner, Focus

21 – 27 November 2011



US Secretary of State Hillary Clinton is expected to arrive in Burma this Wednesday, 30 November, for the first visit by an American Secretary of State to the country in more than fifty years. In announcing her visit, US President Barack Obama has focused on positive developments in Burma, referring to “flickers of progress” but he also recognized that “there’s far more to be done” and that the possibility of establishing closer ties between Burma and the United States “will depend upon the Burmese government taking more concrete action.”

While many have welcomed the visit by Secretary Clinton, it is crucial that during her time in Burma, she prioritize putting pressure on the regime to bring an end to the decades of human rights abuses perpetrated against civilians throughout the country. Despite the “flickers of progress” that President Obama highlighted in his speech, the reality is that in many ways human rights abuses have escalated since President Thein Sein took office. The new conflict that erupted in Kachin State in June of this year as a result of the Burma Army’s attacks on the Kachin Independence Army, which broke a seventeen year ceasefire, has brought rape, torture, extrajudicial killings and the use of civilians as human shields and human minesweepers. Similar atrocities continue to be committed against Karen civilians, as well as civilians from other ethnic nationalities living in conflict areas. The Thai-Burma Border Consortium recently noted that in the past year more people have been forcibly displaced than at any time since the group began keeping track of such statistics in 2002. Read More

Public Hearing Exposes Crimes Against Humanity and War Crimes in Burma

Posted 09 Nov 2011 — by Mohamad Irfan
Category Corner, Focus

Legislators and Civil Society Call on ASEAN to Take a Strong Stance


Jakarta, Indonesia – On the one-year anniversary of Burma’s first elections in 20 years, civil society from Burma and the region held a public hearing and seminar yesterday on human rights abuses that have continued unabated in the last year. In the morning public hearing, moving testimonies were delivered in person and via video by survivors and witnesses of human rights violations including rape, forced labour, conscription of child soldiers, use of landmines, torture and displacement. A panel of experts expressed their concern about the serious and systematic nature of the human rights violations highlighted in the testimonials, and said that these crimes fit the definition of war crimes as stipulated in the Rome Statute. The panel of experts was comprised of Mr. Nurkholis, Vice-Chair of the Indonesian National Human Rights Commission, Komnas HAM; Dr. Decha Tangseefa, Lecturer in Political Science, Thammasat University in Bangkok, Thailand; and Ms. Wathshlah Naidu, Building Capacity for Change Programme Officer with International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific). Read More

Peran Media Dibutuhkan Untuk Pemilu 2014 Berkualitas

Posted 27 Sep 2011 — by Mohamad Irfan
Category Corner, Event, Focus, resource

Minggu, 25 September 2011 18:32 WIB

Ganjar Pranowo (Foto: NPCI)

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Panitia Kerja RUU Pemilu Ganjar Pranowo (FPDIP) mengatakan, peran media massa dalam proses politik dan demokrasi di Indonesia makin dibutuhkan, apalagi dalam proses penyiapan pemilihan umum.
Media massa juga berperan mengawal proses legislasi RUU Pemilu agar pelaksanaan pemilu lebih sederhana, partisipasi rakyat meningkat, dan akhirnya pelaksanaan pemilu 2014 yang lebih berkualitas.
“Peran media massa tidak bisa diabaikan. Apalagi ketika proses pembahasan RUU Pemilu di DPR, maka melalui medialah masyarakat dapat mengikuti perkembangan pembahasan dengan detil dan mendalam. Begitu juga perdebatan alot dan tarik menarik pasal-pasal yang sampai saat ini belum ada titik temu, maka media menjadi jembatan antara parlemen, partai, dan masyarakat. Kita mendorong media terus mengawal proses ini,” kata Ganjar di Jakarta, Minggu.
Ganjar Pranowo yang juga  Wakil Ketua Komisi II DPR berharap perdebatan dalam Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Pemilu tak lagi berkutat pada besaran angka parliamentary threshold atau ambang batas untuk duduk di parlemen. Menurutnya, banyak persoalan lain yang harus diselesaikan Pansus.
“Besaran ‘parliamentary threshold’ sudah terbukti tak signifikan menyederhanakan parpol di parlemen. Sejumlah persoalan yang harus ditemukan titik solusinya adalah persoalan daftar pemilih, daerah pemilihan (dapil), bagaimana menekan suara yang hilang, metode yang efektif untuk mengajak masyarakat ikut pemilu. Harus diingat, yang paling sulit itu teknisnya,” katanya.
Sementara itu, Presiden National Pres Club Indonesia (NPCI) Imelda Sari  mengatakan, peran utama media massa adalah mendorong agar manajemen pemilu 2014 semakin berkualitas. Caranya, kata dia, media massa ikut mengawal proses pembahasan undang-undang pemilu di DPR RI.
“Proses rekrutmen calon anggota KPU juga perlu di kawal. Latar belakang komposisi anggota KPU akan sangat mewarnai pelaksanaan Pemilu 2014. Kita berharap, para anggota lebih berkualitas dan lebih bersih,” ujar Imelda.
Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) August Mellaz menyatakan idealnya Indonesia memiliki peraturan pemilu yang stabil. Dari penelitian yang dilakukan Perludem dan IFES, tercatat kegagalan pemilu di sejumlah negara dikarenakan tak jelasnya  peraturan pemilu.
Hasil penelitian juga mencatat persoalan besaran ambang batas parlemen tak berkontribusi membuat demokrasi semakin kuat.
“Jangan terpaku pada isu parliamentary threshold, pecahkan persoalan teknis lain, terutama membereskan daftar pemilih tetap dan daerah pemilihan,” katanya.
Jika persoalan teknis tak segera diselesaikan dia khawatir Pemilu 2014 akan semakin tak berkualitas. Perselisihan atas hasil akan kembali mengemuka dan membuat pemilu terancam gagal.
“Kalau dari awal peraturannya kuat, tentu masalah tersebut bisa diatasi. Sayangnya, Indonesi belum memunyai sistem yang kuat,” katanya. (zul)Editor: Ruslan BurhaniCOPYRIGHT © 2011

Sumber, Main:
http://www.antaranews.com/berita/276981/ganjar-peran-media-dibutuhkan-untuk-pemilu-berkualitas

Pemilu 2014 diprediksi akan bermasalah

Posted 26 Sep 2011 — by Mohamad Irfan
Category Corner, Focus

Sabtu, 24 September 2011 | 11:02:27

Ganjar Pranowo (Foto: NPCI)

Jakarta – Kegagalan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 diprediksi akan terulang pada Pemilu 2014. Sebab, DPR terkesan tidak serius dalam membahas aturan teknis pesta demokrasi nasional.
“Dengan waktu yang amat mepet untuk membahas aturan teknis, mustahil Pemilu 2014 dapat berjalan lancar tanpa ada kecurangan,” ungkap  Wakil Ketua Komisi II DPR-RI, Ganjar Pranowo usai menjadi pembicara dalam diskusi “Manajemen Pemilu 2014” yang digelar oleh National Press Club Indonesia (NPCI)  di Jakarta, Jumat (23/9).
Ganjar mengakui, saat ini di DPR belum secara komprehensif membahas paket UU Pemilu. Ini membuat persoalan semakin banyak dan sinkronisasi paket UU menjadi sulit dilakukan. Kondisi ini juga berdampak pada tak memungkinkannya didirikan peradilan khusus Pemilu.
Pada kesempatan yang sama, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) August Mellaz menyatakan idealnya Indonesia memiliki peraturan pemilu yang stabil.
Dari penelitian yang dilakukan Perludem dan International Foundation for Electoral Systems (IFES), dijelaskan August, tercatat, kegagalan pemilu di sejumlah negara dikarenakan tidak adanya peraturan pemilu yang jelas.
Hasil penelitian juga mencatat, persoalan besaran PT tak berkontribusi membuat demokrasi semakin kuat. “Jangan terpaku pada isu itu (PT), pecahkan persoalan teknis lain, terutama membereskan daftar pemilih tetap dan daerah pemilihan,” kata August.
Jika persoalan teknis tak segera diselesaikan, August khawatir Pemilu 2014 akan semakin tak berkualitas. Perselisihan atas hasil Pemilu, pikir August, akan kembali mengemuka dan membuat pemilu terancam gagal. “Kalau dari awal peraturannya kuat, tentu masalah tersebut bisa diatasi. Sayangnya, Indonesi belum mempunyai sistem yang kuat,” papar August.
August mencontohkan, di sejumlah negara yang pemilunya gagal, terdapat karakteristik yang menyerupai pemilu di Indonesia. “Di Bangladesh pada 2007 misalnya. Di sana DPT-nya tak akurat sehingga menimbulkan perselisihan hasil serta menyebabkan gagalnya pemilu. Dan, ini menjadi masalah yang paling utama di Indonesia,” tandas August.
Di Kenya, lanjut August, Pemilu juga gagal karena KPU-nya tak memiliki bukti dokumentasi yang akurat. “Sama juga dengan di Indonesia. Sejumlah anggota DPR bahkan tak bisa melihat hasil suara sebenarnya di KPU. KPU tak punya data base yang akurat,” pungkas August.
Dan di Thailand pada 10 tahun terakhir pun pemilunya kerap mengalami penurunan kualitas. Banyaknya praktik politik uang menjadi penyebabnya. Di Indonesia, persoalan politik uang juga menggurita.
Reporter : Bowo Santoso (bowo@gresnews.com)

Redaktur : Febrianto (febrianto@gresnews.com)

 

Main:

http://www.gresnews.com/berita/politik/112249-pemilu-2014-diprediksi-akan-bermasalah?refresh=1

”Tunda Kembali Penandatanganan MRA Utang TPPI”

Posted 07 Sep 2011 — by Mohamad Irfan
Category Corner, Event, Focus, resource

Resume Diskusi TPPI, Selasa, 6 September 2011 di Hotel Sultan Jakarta

Diskusi Publik: Ada Apa Dengan Restrukturisasi Utang TPPI

Jakarta – PT Pertamina (Persero) diminta untuk menunda kembali rencana penandatanganan Master of Restructuring Agreement (MRA) terkait penyelesaian utang PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang sedianya akan dilaksanakan pada Rabu, 7 September 2011. Mengingat, perusahaan milik Wonggo Hendratmo dan Hasjim Djojohadikusumo itu baru saja digugat pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, oleh dua perusahaan yang berkedudukan di Belanda, yaitu Argo Capital BV dan Argo Global Holdings BV.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, Harry Azhar Azis, dalam diskusi bertajuk ”Ada Apa Dengan Rstrukturisasi Utang TPPI” di Hotel Sultan Jakarta, Selasa, 6 September 2011. Dalam diskusi yang diselenggarakan Energy and Mining Editor Society (E2S) dan National Press Club Indonesia (NPCI) itu, hadir juga sebagai pembicara Wakil Direktur Reforminer Institute, Komaidi dan VP Corporate Communications Pertamina, M Harun.

Menurut Harry, harus jelas dulu sejauh mana putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, atas permohonan pailit TPPI yang diajukan oleh dua perusahaan asal Belanda tersebut. Baru kemudian Pertamina dapat mengambil langkah, terkait utang yang nilainya mencapai USD 1 miliar atau Rp 9,92 triliun itu. Sidang pertama pengajuan pailit TPPI sendiri rencananya baru digelar oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Kamis, 8 September 2011.

Harry Azhar Azis menambahkan, berlarutnya penyelesaian utang TPPI telah menjadi bahasan yang serius di DPR. Komisi XI DPR sendiri berniat memanggil Menteri Keuangan dan Menteri BUMN atau Deputinya, guna mempertanyakan berbelitnya penyelesaian utang TPPI, pada Kamis, 8 September 2011. ”Kami juga ada opsi untuk meminta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mengaudit aset TPPI dan langkah pemerintah dalam menyelesaikan utang perusahaan itu,” ucap politisi asal Partai Golkar ini.

Seperti diketahui, rencana pendandatangan MRA utang TPPI pada 7 September 2011, adalah penundaan kedua setelah sebelumnya pada 15 Agustus 2011 dan 26 Agustus 2011, batal dilaksanakan karena di antara para pihak tidak dicapai kesepakatan. Harun pun mengakui, penandatanganan MRA yang merupakan bagian dari upaya restrukturisasi utang TPPI pada 7 September 2011, tidak akan ada artinya jika akhirnya Pengadilan Niaga menjatuhkan pailit untuk TPPI. Read More

PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Posted 23 Aug 2011 — by Mohamad Irfan
Category Corner, Focus, resource

PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAPADA PENYAMPAIAN KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 BESERTA NOTA KEUANGANNYA DI DEPAN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Agustus 2011

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-lembaga Negara,Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk mengikuti sidang lanjutan yang terhormat ini. Setelah tadi pagi saya menyampaikan pidato kenegaraan, pada   kesempatan ini ijinkan saya untuk menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2012 beserta Nota Keuangannya.

Sesuai amanat konstitusi, RAPBN Tahun Anggaran 2012 beserta Nota Keuangannya disusun sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara  yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagaimana diamanatkan pula oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka RAPBN 2012 disusun dengan berpedoman pada Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, dan   Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012. Penyusunan RAPBN tahun 2012 juga memperhatikan saran dan pendapat DPR-RI, serta pertimbangan DPD-RI, yang disampaikan dalam Forum Pembicaraan Pendahuluan beberapa waktu yang lalu. Dipertimbangkan pula perkembangan ekonomi terkini, baik domestik maupun internasional, serta sasaran-sasaran jangka menengah yang ingin dicapai seperti tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014.

Saudara-saudara,

Sebelum saya menyampaikan pokok-pokok RAPBN tahun 2012, ijinkan saya mengemukakan secara singkat mengenai perkembangan kondisi ekonomi terkini, baik global maupun domestik, yang melatar-belakangi penyusunan kerangka ekonomi makro dan berbagai besaran RAPBN 2012.

Sebagaimana kita ketahui bersama, akhir-akhir ini ekonomi dunia dilanda berbagai guncangan, yang mempengaruhi perkembangan ekonomi global di bulan-bulan mendatang. Kondisi ini dapat berpengaruh pula pada perekonomian di negara kita. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju hampir pasti akan melambat, bila dibandingkan dengan pertumbuhannya di tahun 2010. Perekonomian Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Inggris diprediksi akan tumbuh melambat. Perlambatan laju pertumbuhan juga akan terjadi di kawasan Asia, meskipun tahun ini perekonomian Asia masih akan menjadi yang terbaik. Tiongkok dan India, akan tetap menjadi motor penggerak perekonomian Asia. Krisis keuangan yang melanda Eropa; meningkatnya inflasi dan risiko overheating perekonomian di Tiongkok dan India; serta krisis fiskal yang tidak tuntas di Amerika Serikat baru-baru ini, merupakan risiko tambahan bagi perekonomian dunia tahun ini dan tahun depan.  Semuanya itu harus kita waspadai dan antisipasi, agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi di negara kita. Read More

Weekly Highlights : Burma Regime Demonstrates Continued Lack of Interest in Genuine National Reconciliation

Posted 23 Aug 2011 — by Mohamad Irfan
Category Corner, Focus

15-21 August 2011

Over the course of the past week the military regime has made several statements suggesting that it wishes to begin the national reconciliation process with ethnic armed groups and opposition activists. Unfortunately, none of these overtures can be considered genuine.

On 17 August, President Thein Sein gave a speech in which he invited any of the ethnic armed groups currently engaged in conflict with the Burma Army to “hold talks with respective [regional] governments if they really favour peace.”  But by issuing the invitation only for groups to talk individually with regional government, the regime clearly signaled its intention to continue its policy of only piecemeal talks and agreements, part of its divide and rule strategy. The ethnic armed groups however, refused to be divided, demanding that the regime negotiate with the United Nationalities Federal Council (UNFC), an alliance of the ethnic armed groups, to reach a nationwide ceasefire.

Also demonstrating the fact that it does not sincerely seek to end the conflict, the regime continues to deny the truth of the crimes it has perpetrated in carrying out its military campaigns. For example in its 13 August press conference, the regime, rather than recognizing that its decision to break the seventeen year ceasefire with the Kachin Independence Organization (KIO) had a destructive impact on tens of thousands of Kachin civilians,accused the KIO of “exploiting honest and sincere local people” by encouraging villagers to become refugees. The KIO issued a statement in response on 17 August in which it argued that the statements by the regime made it clear that the regime sought only to assign blame for the casualties of the fighting and had no intention of ending the conflict and resolving the differences between the parties.

In the same 13 August press conference, the regime also accused the Shan State Army-North (SSA-N) of “destructive acts such as firing into schools and houses in the villages of Tangyan, Kyaukme, Mongyai and Lashio townships and killing innocent people.”  The SSA-N swiftly refuted these allegations and argued that it was the regime that was guilty of targeting innocent civilians. In fact, evidence of recent regime abuses against civilians in Shan State continued to accumulate this week with credible reports coming out of the use of children as human shields by the Burma Army during their offensive against the SSA, and a Shan Member of Parliament issuing a letter calling for the regime to take action to address human rights violations, including rape, in Shan State. Read More

Pemerintah Pusat Diminta Kembalikan Saham Newmont Untuk Daerah

Posted 28 Apr 2011 — by Mohamad Irfan
Category Corner, Event, Focus

Jakarta – Zainul Majdi dalam paparannya pada acara Round Table Discussion yang diselenggarakan oleh National Press Club of Indonesia mengharapkan, saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) bisa diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda). Untuk itu, Pemerintah Pusat diharapkan bisa menyikapi proses divestasi saham NNT sebesar tujuh persen yang dituangkan dalam kesepakatan kontrak karya perseroan itu secara lebih bijaksana.

“Saya bicara atas nama seluruh elemen masyarakat NTB. Warga NTB tidak akan rela apabila pemerintah pusat tetap bersikeras untuk membeli saham divestasi NNT. Sebab, kami berharap total keseluruhan saham divestasi NNT sebesar 31 persen sesuai kesepakatan kontrak karya pada tahun 1986 silam, tidak dipisah-pisahkan agar Pemda NTB tetap mendapatkan voting right yang besar demi kemaslahatan masyarakat di daerah,” tegas Zainul, dalam diskusi bertajuk “Menyelamatkan Pertambangan Nasional; Kembalikan Hak Kekayaan Daerah”, di Jakarta, Selasa (26/4). Read More

Page 5 of 13« First...34567...10...Last »