Press Release Seminar “Indonesia Next, New Hope”
Penyelenggara: National Press Club of Indonesia
Senin-Selasa, 11-12 Januari 2010
Istana Ballroom, Hotel Sari Pan Pacific Jakarta
Sesi Kedua: Reposisi Ormas
Pembicara: Meutya Hafid, Poempida Hidayatullah, Romo Benny Susetyo, Yudhie Haryono
Sebelas tahun sejak reformasi dan demokratisasi menghumbalang Indonesia,
eksistensi ormas selalu dipertanyakan. Ini karena peran partai politik kian menonjol
dalam khazanah politik, hampir merebut seluruh hal dalam relasi negara, masyarakat
dan warganya. Sejumlah kalangan menyebut ormas kini berada di senjakala atau berada
di fase titik nadir. Pasalnya ormas kerap absen dalam sekian banyak persoalan yang
terjadi di lanskap kebangsaan. Dalam kasus Prita Mulyasari yang terjerat kasus pidana
dan perdata misalnya, peran ormas tidak kelihatan—bahkan dibandingkan parpol.
Sebaliknya, peran ormas digantikan oleh instrumen jejaring sosial (facebook). Ini adalah
sebentuk gerakan sosial yang diorganisasi secara spontan dan tak terlalu bertumpu
pada peran sentral tokoh.
Andaipun ditarik dalam spektrum yang lebih luas, peran ormas saat ini makin luntur.
Benny Susetyo termasuk yang skeptik dengan ormas. Menurutnya ormas telah kehilangan
integritas rangkap dua, dari sisi kelembagaan atau organisasinya dan unsur-unsur yang m
engisinya, termasuk pemimpin muda. Sebaliknya ormas terkungkung pada politik jangka pendek.
“Berorientasi pada kekuasaan dan tak memiliki akar ke grass root,” jelas Romo Benny.
Ini beda sekali dengan generasi 1928 yang memiliki target jangka panjang dan visi Indonesia Merdeka.
Generasi 1945 dan 1966, setidaknya menurut Benny Susetyo, bukanlah contoh yang layak diacu.
Sikap pragmatis dan mudah dibawa arus, kerap kali membuat ormas tak memiliki visi di bawah
kepemimpinan dua generasi tersebut. Sebaliknya mereka yang memimpin ormas terbelenggu dan berada
dalam posisi subordinat dari para seniornya. “Kaum muda mestinya tidak terikat dengan senioritas,
justru harus memutus ketergantungan dari generasi di atasnya. Bila tidak, ormas bisa
kehilangan tumpuan dan eksistensi,” kata Romo Benny.
Untuk itu, Benny Susetyo mengimbau kaum muda untuk kembali kepada spirit 1928. Kaum muda
harus menjadi pilar dari revolusi berpikir yang lalu bermetamorfosis menjadi revolusi budaya.
Pasalnya kemandegan berpikir telah membuat ormas kepemudaan tak memiliki visi dan kehilangan
orientasi. Yang kedua, menghidupkan kembali ideologi perjuangan. Dari sana bisa diretas kembali
peran ormas dalam merespons tantangan zaman. “Perlawanan dimulai dari perjuangan berpikir dan
bukanlah perlawanan kata-kata,” tegas Sekretaris Dewan Nasional Setara ini.
Apabila Romo Benny cenderung skeptik, tidak demikian dengan Poempida Hidayatullah. Tokoh
yang berkecimpung dalam ormas kepemudaan ini lebih realistis dalam menilai ormas. Adalah fakta
tak terbantah jika hingga saat ini ormas masih memiliki sejumlah masalah ‘laten’. Egosentris
dan terikat pada sosok, kaderisasi belum berjalan hingga struktur organisasi yang menghambat
gerakannya. Politisi Golkar ini pun mengakui jika ormas masih kerap jadi alat elite untuk
mendukung kekuasaan. “Budaya OKP bersifat transaksional dan berorientasi kekuasaan,” papar Poempida.
Paling sedikit 72 ribu organisasi massa di Indonesia diidentifikasi jadi alat kekuasaan dan bisnis
keluarga. Dari 80 ribu ormas, hanya 8.000 yang benar-benar menjalankan fungsinya sebagai ormas.
Maka tak heran jika ormas absen saat Mbah Minah yang terjerat pasal pencurian akibat tiga
buah kakao atau Prita Mulyasari. “Tak ada advokasi dari ormas, ” aku Poempida. Tepat di sini,
Poempida menyebut ada penuranan nilai di kalangan ormas. Padahal nilai-nilai itulah yang jadi
tumpuan gerak dan perjuangannya.
Reposisi ormas, menurut Poempida, sangat membutuhkan angkatan muda. Sebab kalangan
inilah yang memiliki spirit kuat, idealis, patriotik serta mempunyai daya tahan dan daya juang.
Sejarah Indonesia adalah sejarah pemuda. Mereka adalah aktor setiap langkah perjalanan bangsa
Indonesia. Poempida mengimpikan peran ormas seperti zaman pra kemerdekaan, di mana kala itu
ormas gigih membesarkan dan mengisi nasionalisme Indonesia.
M. Yudhie Haryono lain lagi. Ia termasuk yang pesimistis dengan ormas, dalam hal ini
Yudhie membatasi ormas sebagai social movement atau gerakan sosial. Mengutip Riset Demos,
Yudhie menunjukkan bahwa aktor dan metode politik zaman Orde Baru dan reformasi belum berubah.
Bahkan aktor mahasiswa dan aktivis LSM—yang notabene memegang peran penting dalam revolusi
1998—tidak masuk dalam 8 besar aktor-aktor yang meng isi reformasi. Sebaliknya aktor-aktor
gerakan sosial berpindah ke gerakan politik demokrasi.
Yang runyam, politisi demokrasi hanya berpikir dan bertindak next election dan bukan
next generation. “Tak urung peta ormas dan gerakan social berada pada ‘lampu merah’. Sebaliknya
gerakan politik pada lampu hijau. Kedua gerakan itu tak berupaya menjadi gerakan saling mengisi,
justru berjalan sendiri-sendiri di tengah kuatnya cengkeraman kapitalisme global.
Direktur Eksekutif Nusantara Centre ini menduga lesu darahnya ormas dan gerakan sosial
di tanah air karena kondisi majemuk/pluralnya masyarakat. Mengutip JS. Furnivall (1939), masyarakat
majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas beberapa golongan sosial yang hidup berdampingan tapi
tidak berbaur dalam satu unit aksi ekonomi-politik. Mereka punya fungsi ekonomi-politik berbeda
dan hidup terpisah sebagai tata sosial terpisah.
Ciri paling utama masyarakat majemuk, demikian Yudhie, adalah tidak ada kehendak bersama
(cita-cita nasional), kecuali dalam urusan penting seperti pertahanan terhadap agresi dari luar.
“Kemajemukan dalam konteks ormas atau parpol itu menjadi kendala dalam tujuan bangsa. Inilah
mengapa diperlukan platform bersama yang merumuskan tujuan bangsa yang hendak diwujudkan,” tegasnya.
Tugas kontinyu dari masyarakat majemuk adalah meleburkan “ke-aku-an” menjadi “ke-kita-an” dan “ke-kami-an”.
Pembicara lain, Meutya Hafid masih punya harapan—kalau bukan optimistik terhadap eksistensi
dan peran ormas. Politisi muda Golkar ini menyelami situasi di masa Orde Baru untuk memupuk optimisme.
Sebagai dimaklum, Orde Baru menjalankan proyek depolitisasi selama berkuasa. Karakter organisasi yang
muncul di era Orde Baru adalah organisasi yang koorporatis terhadap penguasa seperti KNPI (pemuda),
HKTI (tani), SPSI (buruh), SMPT (mahasiswa). Revolusi 1998 mulai mengendurkan tali kekang Negara itu
atas ormas. Namun, ormas kurang membangun basis massa di akar rumput. “Realitas ini terlihat dari
aksi-aksi yang dilancarkan bersifat mobilisasi dan bukan mass forming,” papar Meutya. “Tak heran
bila masih banyak warga Negara berbicara politik tetapi belum terkerangka dalam struktur politik
yang tersedia.”
Tantangan ke depan, demikian Meutya, adalah mengikis depolitisasi tersebut. Pada saat sama
diperlukan reposisi organisasi massa sebagai basis solidaritas politik. Meutya tak menutup diri
jika ormas harus memiliki garis politik yang tegas—sebagaimana dikonstruksi oleh Hegel bahwa
masyarakat sipil merupakan agen demokratisasi. Ketegasan garis politik ini akan memandu metode dan
praktik pengorganisasian massa. Di masa sekarang, buble politik, massa dipandang sebagai komoditas
politik. Jadi, “pengorganisasian massa menjadi antitesa untuk menjawab tugas melaksanakan pendidikan politik.”
Meutya mencontohkan gerakan “Koin untuk Prita” adalah ekspresisolidaritas yang maju dari
pengorganisasian massa. Masalahnya Indonesia tak hanya memiliki satu Prita atau Mbah Minah, namun
jutaan lagi yang tak memiliki akses untuk diekspos media. “Dalam ranah inilah tugas organisasi
massa membangun solidaritas horizontal untuk membuat loncatan kualitatif bagi masyarakat yang
terfragmentasi serta memiliki kesadaran melodramatik.” Kesadaran melodramatik bercirikan ingatan
yang pendek, belas kasihan (empatik), penilaian yang tidak dalam, mengharu biru dan gampang berubah.
Yang positif, kesadaran ini memiliki sisi positif dan terbukti mampu menggerakkan solidaritas massa secara luas.
Satu lagi yang ditekankan Meutya, adalah bagaimana merestorasi semangat gotong royong dan
solidaritas. Rasa senasib dan sependeritaan merupakan material dasar untuk pembangunan organisasi
di kalangan massa. Jadi pekerjaan rumah organisasi massa untuk peka terhadap masalah yang dihadapi
rakyat. Pada saat sama, perangkat teknologi informasi seperti facebook, twitter dan seterusnya akan
makin mendapat tempat. Dengan kian berperannya perangkat teknologi itu, tokoh bukanlah sentral,
melainkan hanya mengorganisasi gerakan. “Dalam gerakan Koin untuk Prita memang ada tokoh, tapi ia
hanya berperan dalam menjalankan organisasi.”
Meutya menutup dengan satu kalimat singkat: Jangan pernah matikan harapan untuk ormas.
