Medan

“Kemandirian Lewat Minyak:
Belajar dari Ibnu Sutowo”

Pembicara:

• Gubernur Sumut Syamsul Arifin
• Dr Ichwan Azhari
• Rudimanto Simamora SH LLM

Kamis 5 Februari 2009
pukul 19.30-12.00 WIB

Ruang Sidang B
Lantai III Pusat Administrasi
Universitas Negeri Medan

Palembang

“Sumatera Selatan di Masa Lalu dan Masa Sekarang:
Potret Kemandirian Bangsa”

Rabu, 18 Februari 2009, pukul 09.30 – 12.00 WIB
aula Gedung Magister Manajemen Unsri
Bukit Besar, Palembang

Sebagai bagian dari rangkaian Seminar Nasional Kemandirian Bangsa, National Press Club of Indonesia (NPCI) kali ini bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sebagai kota ke-tiga dari target 12 kota, setelah Medan dan Palembang, tema ”Kemandirian Ekonomi Nasional” dipilih untuk diangkat di Jakarta karena kota ini dianggap cukup representatif. Adapun para pembicaranya adalah Prof. Dr. Bambang PS Brojonegoro (Guru Besar UI), Aksa Mahmud (Wakil Ketua MPR RI), dan Kaman Nainggolan (Staf Ahli Ketahanan Pangan Departemen Pertanian). Seminar ini sendiri dipandu oleh Elprisdat dari NPCI.

Ragamnya wacana yang muncul akhir-akhir ini tentang konsep kemandirian membawa pemikiran yang berbeda pula di benak setiap narasumber. Aksa Mahmud melihat ada kesulitan untuk memasukkan dan memaksakan konsep kemandirian itu sendiri. Ini dikarenakan sejak awal kemerdekaan hingga hari ini, kecendrungan perekonomian negara kita tergantung pada bantuan luar negeri. Hal ini kemudian yang membuat kita sulit untuk bisa mandiri. Bagaimana tidak, setiap kebijakan yang dibuat oleh negara ini akan menjadi sangat kompromistis terhadap kepentingan negara pemberi bantuan. Ketergantungan terhadap bantuan asing membuat kita enggan untuk bergerak merubah kebijakan itu dikarenakan faktor mental bangsa kita sendiri. Aksa kemudian menyarankan supaya ada kebijakan yang berisi tentang aturan-aturan yang mengikat terkait dengan konsep kemandirian bangsa itu sendiri sehingga masa depan bangsa bisa lebih baik.

Kemandirian juga menjadi semakin jauh ketika kekuatan modal lokal berbanding jauh dengan kepemilikan modal asing. Banyaknya potensi sumber daya alam yang dimiliki bangsa ini dirasa tak terlalu banyak menyentuh potensi kemandirian ekonomi nasional. Hasil tambang dan minyak bumi yang seharusnya mampu menjadi katalisator perekonomian kita, namun karena modal asing yang jauh lebih besar ketimbang modal lokal, akhirnya keuntungan yang besar malah jatuh ke tangan asing.

Sebagai Wakil Ketua MPR RI, Aksa Mahmud melihat pentingnya regulasi terhadap konsep kemandirian ekonomi nasional ini. Walaupun pada prinsipnya, membuat undang-undang itu tak sesulit pelaksanaannya. Ini dikarenakan sinkronitas antar departemen yang sangat kompleks sehingga konsep ini mandeg justru oleh sistem itu sendiri. Kebijakan ekonomi dirasakan sangat penting untuk kemandirian. Tak ada keunggulan dari setiap sektor kecuali konsumsi itu sendiri yang jauh melebihi negara lain. Malaysia bahkan jauh lebih unggul dalam hal kemandirian. Aksa menyarankan pemerintah untuk terus mendukung perkembangan sektor dunia usaha. Perekonomian akan tumbuh dengan sendirinya jika dunia usaha dibantu bahkan ia optimis hasilnya akan lebih besar dari APBN.

Sementara Kaman Nainggolan mengharapkan swasembada beras yang sudah dicapai tahun 2008 dapat berlanjut di tahun 2009. Ia menegaskan bahwa secara aktual 10% kebutuhan akan pangan bangsa kita masih impor. Pola pikir kita yang serba impor juga kemudian mengakibatkan pola makanan kita berubah. Semua menjadi serba urbanis, pola kekotaan, sehingga menimbulkan ketimpangan antara desa dan kota. Departemen Pertanian akhirnya mengembangkan infra struktur pertanian guna mengatasi ketimpangan kota dan desa. Tingginya tingkat penduduk di Indonesia menyebabkan rawan konsumsi. United Nation bahkan mengatakan terdapat 6 % tingkat penduduk atau sekitar 5 juta jiwa  yang rawan pangan di Indonesia. Ironis dengan swasembada pangan yang tengah digalakkan. Optimisme kemandirian pangan akan dapat terwujud jika masyarakat itu juga merubah pola pangan itu sendiri, Kaman menegaskan.

Di sudut lain, Bambang Brojonegoro menilai bahwa alokasi ekonomi untuk belanja rutin negara dan anggaran untuk pemekaran daerah terlalu besar sehingga menyebabkan biaya yang ditujukan untuk infrastruktur menjadi sedikit. Infrastruktur di sini tak hanya perkotaan saja namun juga termasuk pedesaan di situ. Pedesaan dulu pernah menjadi perhatian di masa Orde Baru. Bambang menyayangkan Pemerintah Daerah yang belum memiliki economic sense hanya memegang bureaucratic sense saja. Strategi ekonomi daerah ini mesti dibedah kembali dari sisi pengeluaran untuk dapat menciptakan keseimbangan ekonomi daerah dan kota. Keterbatasan itu tidak menciptakan pergerakan ekonomi yang signifikan. Bambang memimpikan adanya pemimpin yang mempunyai sense terhadap kemandirian nasional. Pemimpin yang memiliki blue print kemandirian sehingga mampu melakukan proteksi terhadap akses-aksesnya karena kelak kemandirian akan sangat terkait dengan daya beli kita nantinya. Program yang jelas dan terarah juga mesti disepakati baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dari energi misalnya, 5 tahun ke depan PLN jika tidak jelas programnya akan kerepotan hanya untuk mencari batu bara saja sebagai bahan utama mereka dalam menghasilkan energi. Kita itu mampu untuk mandiri sebenarnya jika kita mau dan tahu bagaimana mengelolanya, demikian pernyataan Bambang.

Pemilihan Umum yang sudah di ambang mata kelak akan membuktikan apakah kita akan menjadi bangsa yang benar-benar mandiri atau masih menjadi bangsa yang serba ketergantungan akan modal asing. Para pemimpin yang sedang berebut kursi itu diharapkan benar-benar mampu dan tahu bagaimana kebijakan mereka kelak akan sangat mempengaruhi nasib orang banyak. Untuk itu diharapkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan mereka.

Devy Kurnia Alamsyah, SS

Jika kita cermati bagaimana perkembangan iklim politik tanah air saat ini, selain perilaku orang-orang yang akan masuk dan keluar dalam dunia politik itu sendiri, belakangan mulai muncul apa itu yang dinamakan sebagai lembaga survei. Kegiatan survei ini kemudian disinyalir telah menjadi salah satu acuan untuk memahami kompleksitas kecendrungan masyarakat terhadap percaturan politik tanah air. Untuk memberikan semacam informasi seputar bagaimana pengaruh lembaga survey di Indonesia, National Press Club of Indonesia pada tanggal 13 Februari 2009 mengundang Bestian  Nainggolan (Litbang Kompas) untuk berbicara di Indonesia Bazaar Komplek Hotel Sultan Jakarta dengan fokus pembicaraan seputar pemahaman awal seputar survei. Dengan mengundang beberapa rekan jurnalis dari berbagai media tanah air diharapkan program ini bisa menjadi sebagai tolak ukur dimana peran lembaga survey yang tak bisa dipisahkan dengan media.

Sebagai pengantar, Bestian Nainggolan mengatakan bahwa tumbuh kembangnya lembaga survei berbeda di tiap negara. Terkadang perbedaan ideologi suatu negara menyebabkan metode dan hasil dari survei menjadi bervariasi. Cina sebagai contoh negara penganut otoriterian/monarki, kehadiran lembaga survei pernah menjadi alat legitimasi pemerintahan mereka. Pembenaran terhadap kebijakan penguasa itu didapat berdasar kepada hasil survei yang dilakukan dan diolah oleh pemerintah itu sendiri. Rakyat tak diberitahu bagaimana hasilnya oleh penguasa sebagai pemegang otoritas. Peluang deviasi hasil survei begitu besar untuk dapat terjadi. Sementara di negara demokrasi umumnya lembaga survei telah memiliki keterlepasan dari pemerintah sehingga bisa lebih independen walaupun sebenarnya pemerintah juga sudah punya lembaga survei resmi mereka sendiri.

Bestian Nainggolan memperlihatkan bagaimana ketertarikannya terhadap perilaku survei di tiga negara Asia Tenggara yaitu Filipina, Malaysia dan Indonesia. Di Filipina pemerintahan Marcos menjadi peristiwa paling penting dalam sejarah perpolitikan Filipina sehingga Nainggolan membedakan penelitiannya berdasarkan pada era sebelum, sedang dan sesudah Marcos. Pemerintahan Marcos mengingatkan kita bagaimana dulu Orde Baru memegang pemerintahan Indonesia. Tak hanya lembaga survey yang dikuasai oleh pemerintah namun juga media itu sendiri. Satu contoh bagaimana pemerintahan Marcos mampu mengontrol media dan lembaga survey sebagai perpanjangan kekuasaaan. Opini rakyat hanya menjadi angin lalu sementara kesenjangan terjadi dimana-mana. Lembaga survey telah terkomodifikasi di sana.

Malaysia sebagai penganut semi otoritarian pernah mengenal semacam public opinion survey (1980).  Pemakaian tenaga dosen dalam melakukan survei dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai keterwakilan mereka. Ini menjadi menarik ketika justru akademisi dipesan dan dipakai untuk kepentingan pemerintah Malaysia. Sementara di Indonesia, semasa Orde Baru penelitian survey dilakukan oleh Departemen Penerangan. Hasil survei itu sendiri ditujukan bukan untuk kepentingan publik melainkan untuk kepentingan penguasa sehingga kualitas survei menjadi unqualified. Kemudian pada tahun 1985 bermunculanlah beberapa survei yang dilakukan oleh media massa seperti Kompas dan Tempo. Setelah tahun 1998, ketika Orde Baru berakhir, mulailah bermunculan lembaga survei independen seperti LP3ES, LSI dan SSS.

Seiring berjalannya waktu, public survey pun akirnya berkembang. Kemunculan pola penghitungan hasil secara cepat atau yang terkenal dengan sebutan quick count mulai santer terdengar. Sistem yang sudah mulai diterapkan pada pemilu 2004 lalu ini dapat memberitahukan masyarakat secara cepat dan mudah hasil dari pemilihan yang dilakukan bahkan pada hari pemilihan itu dilakukan. Bestian Nainggolan mengatakan bahwa hasil dari quick count jauh lebih akurat ketimbang pre-election voting yang selama ini dilakukan. Kemampuan meramu sampling dan manajemen kerja yang baik menjadikan liabilitas quick count dalam mengolah fakta lebih unggul ketimbang metode survey yang mengolah opini publik.

Quick count sendiri muncul sebagai akibat dari lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui hasil pemilihan yang dilakukan oleh pemerintah (KPU-KPUD). Keterwakilan daerah yang memiliki berbagai masalah dalam pemilihan pun bisa diatasi. Sistem ini akhirnya mampu menjadi pembanding hasil resmi pemerintah, yang ternyata tak jauh berbeda. Bestian Nainggolan mempercayai hasil quick count hanya berbanding tipis dengan hasil resmi pemerintah namun sangat berbeda dalam waktu. Quick count sesuai namanya jauh lebih instant dan efektif, demikian Bestian Nainggolan menyudahi diskusi.

Devy Kurnia Alamsyah

Jakarta – Akhirnya Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik menyetujui permintaan para arkeolog yang tergabung dalam Tim Evaluasi PIM untuk merelokasi Pusat Informasi Majapahit (PIM) ke tempat yang minim situs dan merehabilitasi situs yang sudah terlanjur dirusak oleh pemerintah.

Suasana talkshow NPCI Expose

“Saya mengerti kenapa para arkeolog marah, saya juga marah (kepada bawahannya-red) sebenarnya, tapi saya juga ingin dimengerti,” ujarnya tadi siang dalam NPCI Expose yang diadakan di Kudus Bar Hotel Sultan Jakarta. “Mengangkat peradaban Majapahit adalah mimpi terbesar saya selama menjadi Menbudpar,” dia menambahkan.

Jero Wacik menjelaskan dia tidak diberikan paparan detil tentang pembuatan Majapahit Park yang kemudian lebih dikenal dengan Pusat Informasi Majapahit itu, sehingga ketika berita perusakan situs mulai muncul di media massa ia langsung meminta proyek pembangunan untuk segera dihentikan.

Jero Wacik sangat menyesali dan meminta maaf atas kesalahpahaman  yang terjadi di Trowulan. Untuk ke depan dia menghimbau semua pihak yang berkeinginan untuk melestarikan Majapahit untuk ikut terlibat aktif dalam pelestarian satu-satunya situs yang masih tertinggal ini. Untuk perusakan yang telah terjadi dia masih ingin meninjau terlebih dahulu sebelum proses hukum nanti dilakukan.

Devy Kurnia Alamsyah

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri dan memberi kata sambutan peluncuran buku biografi Ibnu Sutowo karangan Ramadhan KH di Hotel Sultan, Jakarta, Senin malam.

“Saya ingin mengucapkan penghargaan terhadap yang telah dilakukan Ibnu Sutowo terhadap negara ini,” kata Wapres memberi sambutan peluncuran buku tentang kehidupan pendiri Pertamina tersebut.

Wapres mengatakan Ibnu Sutowo tidak hanya mendirikan Pertamina dari reruntuhan ladang minyak yang ditinggalkan oleh Belanda, tetapi juga menjalankan dan memberikan visi jauh ke depan terhadap perusahaan tersebut.

“Sekitar tahun 70 sampai tahun 80, 80 persen pendapatan APBN berasal dari minyak,” katanya di hadapan para hadirin termasuk keluarga besar Ibnu Sutowo.

Usai sambutan, istri almarhum Ibnu Sutowo, Zaleha Sutowo didampingi Pontjo Sutowo menyerahkan buku terbitan National Press Club of Indonesia tersebut kepada Wapres Jusuf Kalla.

Sedangkan Pontjo Sutowo mewakili keluarga besar Ibnu Sutowo mengatakan penerbitan buku tersebut bukan sebagai bentuk pembelaan terhadap ayahnya, akan tetapi agar apa yang pernah dilakukan Ibnu Sutowo bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia.

“Saya berkeinginan agar apa yang telah ayah saya dilakukan, agar masyarakat lebih mengetahui. Agar tahu sisi sebenarnya ayah saya,” kata Pontjo.

Dia mengatakan saat ini merupakan saat yang tepat untuk meluncurkan buku tersebut sejak almarhum Ramadhan KH mulai menulis dan mewawancarai almarhum Ibnu Sutowo pada tahun 1996.

Peluncuran buku biografi pendiri Pertamina tersebut dihadiri oleh keluarga besar Ibnu Sutowo, istri Ibnu Sutowo, Zaleha Sutowo dan anak-anaknya, antara lain Pontjo Sutowo, Endang Mokodompit, Nuraini Luntungan, dan Adiguna Sutowo.

Acara tersebut juga dihadiri oleh berbagai kalangan antara lain Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, wartawan senior Rosihan Anwar, Bambang Trihatmodjo sampai dengan pengamat perminyakan Kurtubhi.

Dalam kesempatan tersebut juga diputar film mengenai kehidupan Ibnu Sutowo serta testimoni dari berbagai pihak, mulai dari keluarga sampai kolega almarhum Ibnu Sutowo seperti Mantan Presiden BJ Habibien, dan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad.(*)