Seminar Korupsi Pilkada, Selasa (13/2/2012)
Fenomena Korupsi Pilkada makin banyak terjadi di Indonesia. Mengapa sampai saat ini korupsi masih bisa terjadi dalam pemilukada? Ini yang menjadi bahan pembahasan pada seminar korupsi pemilukada yang dihadiri oleh Silih Agung Wasesa (Praktisi PR&Dosen Univ. Paramdina), Danang Widyoko (Koord ICW) dan Wijayanto (Managing Director, Paramadina Public Policy Institute) diadakan di Auditorium Nurcholish madjid Universitas Paramadina. Peneliti ICW, Danang Widyoko mengatakan riset yang dilakukan menjelaskan bahwa latar belakang peserta pemilukada adalah politikus dan pengusaha lokal. Misalnya dari riset yang dilakukan ICW di Jayapura hubungan antar pewenang pemilukada (Benhur Tommy Mano) dengan Walikota sebelumnya (Kambu) dan pengusaha penyandang dana pemilukada (Rudi Maswe) adalah satu kepengurusan di PERSIPURA. Jadi ini jelas kali bahwa pemilukada menjadi instrumen konsolidasi lokal dalam rangka memperluas kekuasaan.
Biasanya sumber modal dalam penyelenggaraan Pemilukada antara lain berasal dari calon kepala daerah atau keluarganya, dana APBD pun termasuk menjadi modal utama untuk dapat memenangkan pemilihan. “Bicara mengenai Pilkada sebenarnya banyak masyarakat yang optimis, namun setelah dilihat dari mikroskop dan secara detail dengan cepat masyarakat berubah menjadi pesimis” ungkap Wijayanto selaku Managing Director, Paramadina Public Policy Institute Selasa, (14/2/2012). Ia juga mengatakan bahwa partai politik tidak lebih dari sekedar rental mobil, yang menjadi supply barang bagus, dan demand masyarakat.
Seperti yang diketahui banyak berbagai macam cara untuk dapat memenangkan pemilihan suara dalam pilkada antara lain pembagian uang secara langsung, pembagian sembako, pemberian janji-janji, pemberian kerudung, sajadah, helm sampai mobilisasi massa melalui truk dan disebar ke sejumlah TPS dan masih banyak lagi yang dilakukan para kandidat sehingga terjadinya ketidaknetralan pada saat pemilukada berlangsung.
Faktor media merupakan salah satu syarat bagi kandidat yang ingin maju dalam Pilkada selain uang dan networking. Seperti contoh halnya Diky Chandra yang terpilih menjadi Wakil Bupati Garut, jelas masyarakat akan lebih memilih kandidat yang dimana mereka lihat sering bermunculan di media. Inilah yang disebut-sebut mahalnya biaya berdemokrasi. Jelas Wijayanto pada saat menjawab pertanyaan mahasiswi Paramadina.
Karena pedulinya akan korupsi, Universitas Paramadina menghadirkan mata kuliah bertajuk ANTI KORUPSI yang dimana sudah kurang lebih tiga tahun berjalan. ”Mata kuliah ANTI KORUPSI ini penting untuk dapat mencegah koruptor baru, karena semakin dilihat bahwa masyarakat makin kehilangan sensitif dengan korupsi” ungkap Toto A. Soefijanto selaku Deputi Bidang Riset dan Kemahasiswaan saat pembukaan Seminar Korupsi Pilkada di Universitas Paramadina.
Dengan adanya seminar bertajuk Korupsi Pilkada ini solusi yang ingin dicapai yaitu agar terciptanya transparansi dalam keluar masuknya biaya kampanye untuk selanjutnya dan pembentukan integritas bangsa dapat dimulai dari pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan target semua usia mulai usia anak-anak hingga dewasa. (Hotnauli)
