Bali, 30 November 2011

Seiring dengan perubahan kondisi sosial politik di era reformasi, muncul gejala memudarnya nilai-nilai Pancasila sebagai asas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila yang sejak awal didirikan oleh para Bapak Bangsa sebagai asas kehidupan negeri ini   dan ‘tali pengikat’ persatuan Indonesia mulai kehilangan makna dan jatidirinya. Pancasila hanya sekedar menjadi sebuah simbol dan formalitas belaka. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, kini tidak lebih sebagai sebuah hapalan semata, atau ironisnya justru kita tidak tahu apa makna Pancasila itu sendiri, apatah lagi menjalankannya.

Justru yang muncul adalah kehidupan kebangsaan dan politik kenegaraan yang menihilkan nilai-nilai Pancasila, politik kekuasaan menjadi panglima dan kedudukan menjadi tujuan utama. Dampaknya, kehidupan politik terlihat sangat oportunistik dan hanya berpihak kepada elit kekuasaan, kepentingan rakyat-pun di tinggalkan atau bahkan di tanggalkan sama sekali. Sejalan dengan hal itu, ditingkat grassroot terjadi gesekan dan benturan antar kelompok masyarakat, arogansi kelompok menguat, rasa kebersamaan mulai memudar dan masyarakat tidak lagi peduli dengan kondisi negeri ini. Situasi ini sangat rentan karena bisa menimbulkan goncangan kehidupan politik kenegaraan dan apatisme kebangsaan masyarakat, bila di biarkan hal ini bukan tidak mungkin akan membawa dampak buruk bagi negeri ini. Read More

NOTULENSI FGD, Rabu, 16 November 2011

Jakarta, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak agar proses divestasi 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dilaksanakan secara konsisten untuk sebesar-besarnya kepentingan nasional. Agar mencapai kondisi ideal tersebut, selayaknya pelepasan saham perusahaan tambang emas dan tembaga itu ke pihak nasional, tidak dipecah-pecah. Yakni dengan memberikan hak kepada tiga pemda di NTB untuk menguasai saham divestasi itu hingga total 31%.

Hal ini diungkapkan Direktur Utama PT Daerah Maju Bersaing (DMB) Andy Hadianto dalam diskusi bertajuk “Kelanjutan Divestasi Newmont Pasca Audit BPK” yang diselenggarakan Energy and Mining Editor Society (E2S) DAB National Pres Club Indonesia (NPCI) di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 16 Nopember 2011. Selain Andy, hadir sebagai pembicara dalam diskusi itu Direktur Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Dede l Suhendra, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Aziz, dan kordinator Divis Monitoring dan Anggaran ICW, Firdaus Ilyas.

Andy mengingatkan, proses divestasi saham PT NNT seharusnya sudah berlangsung sejak 2006, namun dan baru terjadi pada 2009 pasca keluarnya putusan arbitrase. Isi putusan itu, divestasi harus dilakukan kepemerintah, pemda, atau perusahaan swasta yang dinominalisasikan oleh pemerintah. Tiga pemda di NTB sendiri telah menunjukkan suatu proses divestasi yang benar-benar mampu mendorong perekonomian daerah, meski harus dilakukan dalam waktu singkat, tidak lebih dari 180 hari. Melalui kemitraan dengan swasta PT Multicapital yang berkonsorsium dengan PT DMB menjadi PT Multi Daerah Bersaing (MDB)

“Pemda bisa membuktikan tidak keluar duit sama sekali, hanya Rp 500 juta untuk modal pembentukan BUMD yakni PT DMB. Tanpa mitra kita tidak mungkin membeli saham divestasi yang nilainya mencapai Rp 4 triliun itu, sedangkan APBD NTB saja hanya Rp 1,5 triliun” jelas Andy.

Terbukti  pula, tanpa mengeluarkan duit tiga pemda di NTB YAKNI Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berhasil mendapat bonus dari selisih harga saham divestasi pada 2010 sebesar USD 38 juta, dan advance dividen Rp 4 juta per tahun. “Totalnya yang sudah diterima pemda hamper USD 72 juta sampai sekarang. Itu langsung kami transfer ke kas tiga daerah. Dan tahun 2012 kita akan dapat lagi lebih dari USD 4 juta untuk advance dividen,” tegasnya

Soal rumor pemda ikut menanggung utang Multicapital, juga dibantah oleh Andy, karena dari mitranya, pemda sudah mendapat garansi tidak akan ikut menanggung utang. Memang dari konsorsium PT MDB dimana PT DMB memegang kepemilikan 25% jatah tiga pemda dari 24% saham divestasi hanya 6%. Namun dari prosentase itu saja, pemda bisa mendapatkan tambahan pemasukan APBD yang cukup besar. “Apalagi jika 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 juga diserahkan untuk dibeli pemda, maka lebih besar lagi tambahan yang diterima pemda yang wilayahnya menjadi ladang operasi PT NNT. Read More