Komnas HAM Temukan Manipulasi Jumlah Penduduk di Sejumlah Provinsi
April 18th, 2014 - 5:55 pm § in Corner

Komnas HAM Temukan Manipulasi Jumlah Penduduk di Sejumlah Provinsi


Koordinator Tim Pemantau Pemilu Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan telah terjadi penggelembungan atau manipulasi jumlah penduduk di sejumlah provinsi di Indonesia seperti Papua, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Dia mencontohkan sensus penduduk di Provinsi Papua pada tahun 2010 berjumlah 2,8 juta  orang dan pada tahun 2013 mencapai 4,2 juta orang. Jumlah ini lanjutnya sangat tidak mungkin terjadi dalam waktu tiga tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan penduduk hanya dua persen ke bawah.

Selain terjadi ketika pemilu, penggelembungan jumlah penduduk kata Pigai juga dilakukan ketika pemekaran daerah.

Sedangkan Kabupaten-kabupaten yang bukan pemekaran tambah Pigai memanipulasi jumlah penduduk karena ingin mendapatkan peningkatan dana alokasi umum .

Penggelembungan jumlah penduduk menurut Pigai dilakukan oleh kepala daerah. Dia juga menyayangkan Kementerian Dalam Negeri yang tidak melakukan pengecekan jumlah penduduk yang disodorkan oleh kepala daerah. Komnas HAM telah memantau 22 provinsi di Indonesia sejak 10 Maret hingga 12 April 2014.

“Bagi mereka untuk kepentingan parpol politiknya jadi distribusi suara misalnya jumlah penduduk riilnya sekitar 50 juta, kemudian jumlah penduduk yang dimanipulasi 100 jadi berarti kan 50 persen suara masih tersisa bsa dicoblos hasil kerjasama atau kongkalikong antara pejabat daerah, KPUD, KPPSD, itu sistemik itu,” kata Natalius Pigai, Kamis (17/4/2014).

Natalius Pigai menambahkan kasus penggelembungan jumlah penduduk yang terjadi di sejumlah daerah itu  harus segera diperbaiki agar pemilu presiden nantinya akan berlangsung dengan baik.

Menurut Pigai, Kementerian Dalam Negeri harus melakukan verifikasi data kependudukan ulang karena jika tidak maka akan sangat berbahaya bagi demokrasi. Hak pemilih  atau hak suara masyarakat akan tercederai dengan adanya manipulasi penggelembungan suara.

Komisi Pemilihan Umum pun harus memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan presiden. “Saya kira kalau itu tidak dilakukan itu sebuah kejahatan dan pelanggaran sistemik di Indonesia. Oleh karena itu kami meminta tidak ada alasan lagi untuk tidak perbaikan kembali data kependudukan oleh Kemendagri. Dan juga perbaikan DPT secara keseluruhan,” jelas Natalius Pigai.

Komisioner KPU Juri Ardiantoro mengatakan lembaganya terus memperbaiki proses pemilu. Dia juga mengakui  penggelembungan suara dan model-model kecurangan lain mungkin saja terjadi tetapi Juri tidak yakin bahwa kecurangan tersebut tidak bisa diawasi.

“Saya tidak yakin bahwa kecurangan tidak terkontrol atau tidak terawasi karena prosedur pengawasan maupun penelusuran kalau terjadi kecurangan itu ada.Menurut saya sulit sekali orang melakukan kecurangan model itu,” kata Juri Ardiantoro.

(Sumber: voaindonesia.com)


April 18th, 2014 - 12:23 pm § in Corner

Presiden SBY Imbau Capres Segera Sampaikan Visi, Solusi dan Kebijakan

Presiden SBY Imbau Capres Segera Sampaikan Visi, Solusi dan Kebijakan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui akun twitter pribadinya @SBYudhoyono berharap para Calon Presiden (Capres) segera menyampaikan visi, solusi dan kebijakan yang ditawarkan. “Saatnya pula rakyat mendengar,” tulis SBY melalui akun twitter yang diunggahnya Kamis (17/4/2014). Preside[...]


April 18th, 2014 - 12:08 pm § in Corner

Presiden Minta Jelang Pilpres Pemerintahan Harus Tetap Berjalan

Presiden Minta Jelang Pilpres Pemerintahan Harus Tetap Berjalan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) megingatkan, kepada para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan jajaran pemerintahan lainnya, agar selama proses pemilu berlangsung hingga terpilihnya presiden yang baru, pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. “Kita berharap Pilpres da[...]


April 18th, 2014 - 11:59 am § in Corner

Panglima TNI: Channel News Asia Salah Menafsirkan Kutipan Pernyataan Saya

Panglima TNI: Channel News Asia Salah Menafsirkan Kutipan Pernyataan Saya

Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko melalui Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya mengatakan bahwa Koresponden Channel News Asia salah menafsirkan pernyataan Panglima TNI terkait penamaan KRI Usman-Harun. Hal tersebut menanggapi berita dari Channel News Asia yang berjudul “Indonesian Armed [...]


April 17th, 2014 - 4:14 pm § in Corner

Diminta Presiden, BPK Periksa Dana Kampanye Penyelenggara Negara

Diminta Presiden, BPK Periksa Dana Kampanye Penyelenggara Negara

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo mengaku pihaknya sudah menerima permintaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, untuk melakukan pemeriksaan dan audit anggaran dana kampanye para penyelenggara negara yang melakukan kampanye pemilu [...]


April 17th, 2014 - 2:27 pm § in Corner

Pengamat: Koalisi Poros Tengah Sulit Terbentuk dalam Pilpres 2014

Pengamat: Koalisi Poros Tengah Sulit Terbentuk dalam Pilpres 2014

Pembicaraan mengenai koalisi semakin gencar dilakukan oleh partai politik. Koalisi tidak bisa terhindarkan karena tidak ada partai politik (parpol) yang meraih 25 persen suara, batas minimal untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Pada pemilu legislatif, partai-partai berbasis massa Isla[...]


April 17th, 2014 - 1:04 pm § in Corner

Panglima TNI Instruksikan Prajurit Tidak Ragu-Ragu Amankan Jalannya Pemilu

Panglima TNI Instruksikan Prajurit Tidak Ragu-Ragu  Amankan Jalannya Pemilu

Panglima TNI Jendral TNI Moeldoko menginstruksikan prajuritnya untuk tidak ragu-ragu dalam mengantisipasi kecenderungan perkembangan situasi bagi jalannya demokrasi. Penglima menegaskan, TNI dibangun untuk mengemban tugas dan peran strategis dalam mengantisipasi ancaman dari luar, tetapi prajurit TN[...]



Page 1 of 14212345...102030...Last »